Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh penerbangan dari Indonesia dilarang masuk ke wilayah Hong Kong.

Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah setempat itu mulai berlaku pada hari ini, Jumat (25/6/2021).

Otoritas Hong Kong memutuskan menyetop penerbangan dari Indonesia lantaran adanya beberapa penumpang yang ditemukan positif Covid-19, berdasarkan hasil tes setelah mendarat di Hong Kong.

Baca juga: Mulai Besok, Hong Kong Larang Semua Penerbangan dari Indonesia

"Mulai pukul 00.00 tanggal 25 Juni, semua penerbangan penumpang dari Indonesia akan dilarang mendarat di Hong Kong," demikian dikutip dari keterangan resmi pemerintah Hong Kong, Kamis (24/6/2021).

Selain itu, buntut dari temuan penumpang yang terinfeksi Covid-19, pemerintah Hong Kong juga menetapkan Indonesia dalam kategori negara A1 atau berisiko tinggi penularan Covid-19.

Selain Indonesia, negara lain yang juga masuk kategori ini dan dilarang penerbangannya mendarat di Hong Kong adalah India, Nepal, Pakistan, dan Filipina.

Menurut aturan Hong Kong, jika terdapat minimal 5 penumpang yang berasal dari tempat yang sama dan dikonfimasi positif Covid-19 strain N501Y atau virus yang relavan dengannya, dalam periode waktu 7 hari melalui tes otoritas Hong Kong, atau minimal 10 orang dalam kurun waktu 7 hari melalui tes apa pun, maka pemerintah setempat akan mengambil tindakan pencegahan.

Baca juga: Sederet Fakta Garuda Indonesia Dilarang Terbang ke Hong Kong

Tindakan itu adalah melarang seluruh penumpang dari tempat tersebut untuk mendarat di Hong Kong, serta akan memasukkan wilayah itu sebagai kategori A1.

Kebijakan ini mengacu pada aturan pencegahan dan pengendalian penyakit terkait angkutan lintas batas dan wisatawan, yang telah ditetapkan pemerintah wilayah tersebut.

"Karena jumlah kasus impor dari Indonesia telah mencapai ambang batas di atas, pemerintah akan memberlakukan penangguhan penerbangan untuk Indonesia dan menetapkan Indonesia sebagai Grup A1 pada 25 Juni," tulis pemerintah Hong Kong.