Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementan Raih WTP, Mentan SYL: Kami Ada di Jalan yang Benar

Kompas.com - 25/06/2021, 16:19 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi menyerahkan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Kementerian Pertanian (Kementan), Jumat (25/6/2021).

Penghargaan ini diberikan setelah BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat yang diterbitkan pada 31 Mei 2021.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, penghargaan itu diberikan BPK tepat setelah setiap lembaga atau kementerian melewati pemeriksaan yang cukup panjang.

Pemeriksaan dilakukan lewat empat kriteria utama, yakni kesesuaian atas standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan pemerintah, kepatuhan terhadap undang-undang, dan sistem pengendalian intern.

“Dari hasil pemeriksaan orang-orang profesional itu, maka kami menyimpulkan WTP layak diberikan (salah satunya kepada Kementan),” kata Agung dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kompas.com, Jumat.

Baca juga: Kementan Targetkan Realisasi Serapan Anggaran Capai 40 Persen hingga Akhir Juni

Merespons pemberian WTP itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan BPK.

Menurut dia, WTP yang diterima Kementan secara berturut-turut tersebut menjadi bukti bahwa kerja keras jajarannya sudah berada di jalur yang benar.

“WTP itu indikatornya terletak pada ketaatan pada aturan, tidak ada kerugian negara, dan bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi. Untuk itu, saya rasa ini menjadi kebanggan, karena WTP yang terus kami peroleh itu menjadi tanda bahwa kami sudah berada di jalan yang benar,” katanya.

Hal tersebut disampaikan SYL sesaat setelah mengikuti acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2020 yang digelar secara virtual, Jumat.

Baca juga: Bangun Food Estate Hortikultura di Jawa, Kementan Survei 2 Daerah Ini

Meski mendapatkan WTP berturut-turut, SYL mengingatkan jajarannya untuk bisa bekerja keras dengan lebih baik lagi. Salah satu aksi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan produksi untuk kesejahteraan petani.

“Saya kira WTP ini baik secara administrasi maupun program, karena sudah berjalan beriringan dan bermuara pada kesejahteraan petani. Karena itu, kami jajaran pertanian akan terus melakukan kerja sebagaimana yang ditentukan dan memperbaiki tata kelola dengan sistem digital,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta, mengatakan, penghargaan WTP harus disikapi dengan bijak.

Ia meminta setiap lembaga atau kementerian untuk selalu memastikan agar setiap rupiah yang diberikan bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat.

Baca juga: Porang Jadi Komoditas Super Prioritas, Kementan Dorong Petani Mengembangkannya

“Saya meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah, agar meminta rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti atau diselesaikan. Predikat WTP bukanlah tujuan akhir, karena kita selalu ingin mempergunakan yang rakyat dengan sebaik-baiknya,” ucap Jokowi.

Pengeololaan sebaik-baiknya itu, sambung dia, dilakukan dengan metode transparan dan akuntabel dengan terus memperbaiki kualitas belanja secara tepat sasaran.

Di samping berpesan kepada para kepala lembaga atau kementerian untuk selalu amanah, Jokowi tidak lupa mengapresiasi kinerja BPK yang bisa menyelesaikan tugas secara tepat waktu.

“Apalagi penghargaan ini diberikan di tengah berbagai keterbatasan aktivitas dan mobilitas pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah pusat terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan,” sebut dia.

Baca juga: Dirjen PSP Kementan Ungkap 3 Strategi untuk Percepat Serapan Anggaran

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan agar pemerintah bisa memperhatikan semua rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

“Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilakukan secara responsif dengan mendukung kebijakan counter cyclical, dan melalui akselerasi pemulihan sosial ekonomi yang dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com