BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup Bayar Utang, Ini Kata Stafsus Sri Mulyani

Kompas.com - 26/06/2021, 14:10 WIB

Yustinus mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan beban bunga utang, antara lain lewat pembagian beban (burden sharing) dengan Bank Indonesia, konversi pinjaman luar negeri dengan suku bunga mendekati nol persen, hingga penurunan imbal hasil surat berharga negara (SBN) menjadi 5,85 persen.

Dengan berbagai strategi dan respons kebijakan tersebut, Yustinus mengatakan, stabilitas fiskal dan ekonomi relatif baik.

Baca juga: Utang Pemerintah Jokowi Tembus Rp 6.074 Triliun, Mampukah Membayar?

Terbukti, klaim dia, lembaga pemeringkat kredit internasional mengapresiasi dan mempertahankan peringkat Indonesia. Padahal, 124 negara mengalami penurunan, bahkan ada yang meminta pengampunan utang.

”Pemerintah sependapat untuk terus waspada. Kita mengajak semua pihak bekerja sama dalam mendukung pengelolaan pembiayaan negara agar hati-hati, kredibel, dan terukur," ungkap Yustinus.

"Reformasi pajak untuk optimalisasi pendapatan negara juga terus dilakukan agar kemampuan membayar utang juga terjaga,” ujar komisaris BUMN PT Adhi Karya (Persero) Tbk ini. 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah di akhir Mei 2021 mencapai Rp 6.418,5 triliun atau 40,49 persen dari PDB. Utang meningkat 22 persen dibandingkan dengan Mei 2020 yang senilai Rp 5.258,57 triliun.

Baca juga: Membandingkan Utang Luar Negeri RI di Era Jokowi dan SBY

Utang pemerintah berasal dari penerbitan SBN Rp 5.580,02 triliun dan pinjaman Rp 838,13 triliun. Utang dalam bentuk SBN meliputi SBN domestik Rp 4.353,56 triliun dan SBN valuta asing Rp 1.126,45 triliun.

Sementara pinjaman berasal dari dalam negeri Rp 12,32 triliun dan luar negeri Rp 828,51 triliun. Pinjaman dalam negeri terdiri dari pinjaman bilateral Rp 316,83 triliun, multilateral Rp 465,52 triliun, dan bank komersial Rp 43,46 triliun.

Pengelolaan utang pemerintah disorot

Sebelumnya BPK menilai pengelolaan utang pemerintah pusat kurang efektif dalam menjamin biaya minimal dan risiko terkendali, serta kesinambungan fiskal untuk periode 2018 hingga kuartal ketiga tahun lalu.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019, BPK menyatakan pengelolaan utang pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas tidak efektif lantaran strategi pengembangan pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik belum meningkatkan likuiditas pasar SBN.

Baca juga: BPK Khawatir RI Tak Sanggup Bayar Utang, Muhammadiyah: Jangan Dianggap Enteng

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Green Banking' Dinilai Bisa Jaga Ketahanan Perbankan, Seperti Apa Perannya?

"Green Banking" Dinilai Bisa Jaga Ketahanan Perbankan, Seperti Apa Perannya?

Whats New
Koperasi Pasar Induk Cipinang Bantah Kementan soal Stok Beras Melimpah

Koperasi Pasar Induk Cipinang Bantah Kementan soal Stok Beras Melimpah

Whats New
Indonesia Ekspor 25 Ton Tuna Loin Senilai Rp 5 Miliar ke Thailand

Indonesia Ekspor 25 Ton Tuna Loin Senilai Rp 5 Miliar ke Thailand

Whats New
Luhut Minta Kementerian hingga BUMD Kurangi Belanja Impor

Luhut Minta Kementerian hingga BUMD Kurangi Belanja Impor

Whats New
Hari Listrik Nasional Ke-77, Momentum Dorong Kelanjutan Transisi Energi

Hari Listrik Nasional Ke-77, Momentum Dorong Kelanjutan Transisi Energi

Whats New
Lewat Perlindungan Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Ingin Tingkatkan Harkat dan Martabat Komedian

Lewat Perlindungan Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Ingin Tingkatkan Harkat dan Martabat Komedian

Whats New
Restrukturisasi Kredit Diperpanjang, Perbankan dan Pemerintah Perlu Waspadai Debitur Nakal

Restrukturisasi Kredit Diperpanjang, Perbankan dan Pemerintah Perlu Waspadai Debitur Nakal

Whats New
Mengenal Papan Ekonomi Baru yang Bakal Diluncurkan BEI Pekan Depan

Mengenal Papan Ekonomi Baru yang Bakal Diluncurkan BEI Pekan Depan

Whats New
Sandiaga: Tak Perlu Diperdebatkan Lagi, Kebaya Budaya Luhur Bangsa Indonesia

Sandiaga: Tak Perlu Diperdebatkan Lagi, Kebaya Budaya Luhur Bangsa Indonesia

Whats New
Soal Program Bagi-bagi Rice Cooker, Kementerian ESDM: Ini Bukan Saingan Kompor Listrik

Soal Program Bagi-bagi Rice Cooker, Kementerian ESDM: Ini Bukan Saingan Kompor Listrik

Whats New
Lowongan Kerja KAI Services untuk Lulusan SMA, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja KAI Services untuk Lulusan SMA, Simak Persyaratannya

Work Smart
BLT BBM Tahap II Segera Cair, Simak Cara Cek Daftar Penerimanya

BLT BBM Tahap II Segera Cair, Simak Cara Cek Daftar Penerimanya

Whats New
Dinilai Berdedikasi Tinggi, Mentan SYL Terima Anugerah Korpri Award 2022

Dinilai Berdedikasi Tinggi, Mentan SYL Terima Anugerah Korpri Award 2022

Whats New
OJK Catat Aset Industri Keuangan Non Bank Tembus Rp 3.026 Triliun, Tumbuh 8,55 Persen

OJK Catat Aset Industri Keuangan Non Bank Tembus Rp 3.026 Triliun, Tumbuh 8,55 Persen

Whats New
UMP 2023 di Pulau Jawa Telah Ditetapkan, Ini Daftarnya

UMP 2023 di Pulau Jawa Telah Ditetapkan, Ini Daftarnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.