Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi VII DPR Tak Setuju Penggunaan GeNose Dihentikan

Kompas.com - 26/06/2021, 14:30 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu mengaku tak setuju jika penggunaan alat tes Covid-19 buatan Universitas Gadjah Mada (UGM), GeNose dihentikan.

Dia menilai GeNose merupakan alat tes Covid-19 yang bisa digunakan oleh semua golongan rakyat di Indonesia karena harganya yang terjangkau.

"GeNose dengan harga yang terjangkau di bandingkan Antigen menjadi bukti bahwa negara hadir untuk semua rakyat tidak hanya untuk si kaya saja. GeNose diijinkan digunakan kan pasti ada prosesnya, apalagi dari Kemenkes juga sudah kasih ijin," ujar Adian dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/6/2021).

Baca juga: Update Lokasi Tes GeNose C19 untuk Naik Kereta Api di 65 Stasiun

Politisi PDI-P ini menambahkan, jika penggunaan GeNose dihentikan, maka yang akan terkena dampaknya adalah rakyat kecil. Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga akan mempengaruhi mobilitas manusia, yang berikutnya bisa memukul perekonomian di bidang transportasi maupun pariwisata.

Dia pun mempertanyakan alasan sejumlah pihak yang menyebut GeNose menjadi penyebab lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Itu pernyataan yang berdasarkan data, rasa atau kepentingan? Menurut saya kalau berdasarkan data, jika Genose menjadi penyebab maka harusnya lonjakan Covid terjadi setidaknya 1 atau 2 bulan setelah digunakan atau sekitar Maret atau April 2021, bukan bulan Juni. Nah faktanya Maret dan April justru kasus Covid Indonesia justru pada titik terendah sepanjang pandemi, landai sekali," kata Adian.

Malahan, Adian menilai lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia terjadi karena rendahnya kedisiplinan rakyat, lemahnya kontrol aparat, serta kurang masifnya upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah.

"Saya melihat mereka yang mengkambing hitamkan Genose tanpa data bisa jadi hanya menduga-duga. Hanya dapat dari katanya atau infonya, tanpa pegang data yang valid. atau bisa juga bagian dari kelompok yang memiliki kepentingan politik maupun bisnis,"ungkapnya.

Adian mengatakan GeNose merupakan alat uji Covid-19 yang paling murah. Dengan demikian maka alat tes tersebut bisa di jangkau oleh beragam kalangan.

Baca juga: Angka Covid-19 Kembali Tinggi, Pemerintah Proyeksi Ekonomi Tumbuh 7 Persen di Kuartal II

"Menghentikan penggunaan GeNose akan membuat kesehatan hanya menjadi milik orang orang kaya saja yang mampu membayar mahal hanya untuk tes saja," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Ahli biologi molekuler Ahmad Utomo meminta pemerintah untuk menghentikan sementara penggunaan alat tes Covid-19 buatan Universitas Gadjah Mada (UGM), GeNoSe.
Sejak 1 April 2021, GeNoSe bisa menjadi syarat perjalanan di semua moda transportasi, selain antigen dan PCR. Penggunaan GeNose berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Utomo mengatakan, penghentian itu dilakukan untuk menunggu hasil validasi eksternal dari kampus merdeka. Validasi eksternal sebelumnya direncanakan secara independen oleh tim peneliti dari institusi non-UGM dan berlangsung hingga April 2021.

"Ini sudah Juni, sejak Februari belum ada hasilnya. Ini kampus kita benar-benar merdeka ndak untuk melaporkan hasilnya," kata Utomo saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/6/2021).

Padahal, GeNoSe digunakan sebagai alat verifikasi perjalanan waktu mudik.

Di media sosial, sejumlah warganet membagikan testimoni para calon penumpang moda transportasi yang menggunakan tes GeNose demi mendapatkan hasil negatif Covid-19.

Ada yang mengaku positif Covid-19 saat swab antigen, dan memilih menggunakan GeNose untuk melakukan perjalanan karena hasil tes menunjukkan sebaliknya. Utomo menduga, ledakan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan akibat dari penularan orang yang bepergian.

"(GeNoSe) harus dihentikan. Kita harus mencari masalah ledakan kasus, semua potensi masalah harus dicari. Apalagi tes kita masih lemah, tracing lemah, apalagi orang bisa ke mana-mana hanya berdasarkan GeNoSe," jelas dia.

Baca juga: Berapa Biaya yang Dibutuhkan Pemerintah Jika Jakarta Lockdown?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BTN Cetak Laba Bersih Rp 860 Miliar pada Kuartal I 2024

BTN Cetak Laba Bersih Rp 860 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Whats New
Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Whats New
Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Rilis
INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

Whats New
Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Whats New
OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

Rilis
Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com