Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Negara Harus Berutang?

Kompas.com - 26/06/2021, 18:35 WIB
Muhammad Choirul Anwar

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Utang luar negeri Indonesia kembali jadi sorotan seiring adanya kekhawatiran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas lonjakan utang pemerintah plus beban bunga yang bakal ditanggung.

Terkait hal ini, lantas muncul pertanyaan mengapa pemerintah melakukan utang?

Berikut ini adalah penjelasan terkait alasan kenapa negara harus berutang, yang dirangkum dari laman laman resmi djppr.kemenkeu.go.id.

Sebab sebuah negara perlu berutang tidak lepas dari adanya kebutuhan pembiayaan APBN dalam menambal defisit.

Baca juga: Perjalanan Lonjakan Utang Pemerintah di 2 Periode Jokowi

Kemenkeu menjelaskan, utang negara untuk pembiayaan defisit APBN adalah konsekuensi dari belanja negara yang lebih besar dari pendapatan negara. Inilah penjelasan dari pertanyaan kenapa Indonesia utang ke luar negeri.

Dijelaskan, utang merupakan konsekuensi belanja negara yang ekspansif. Kebijakan belanja yang ekspansif dilakukan dengan memprioritaskan belanja produktif pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Besarnya belanja Pemerintah ini untuk memberikan stimulus bagi perekonomian, dan masih belum dapat terpenuhi seluruhnya dari penerimaan negara (Perpajakan, Bea Cukai, PNBP, dan Hibah). Konsekuensi dari selisih kurang antara pendapatan dan belanja negara adalah defisit APBN,” demikian bunyi penjelasan djppr.kemenkeu.go.id, dikutip pada Sabtu (26/6/2021).

Baca juga: Daftar 10 Negara dengan Utang Luar Negeri Terbesar, Indonesia Nomor Berapa?

Lebih lanjut, Kemenkeu juga menyampaikan poin-poin penjelasan yang juga jadi alasan kenapa negara harus berutang. Berikut 4 alasan Indonesia tidak bisa lepas dari utang.

1. Utang untuk menghindari opportunity loss

Salah satu alasan Indonesia perlu berutang adalah untuk menjaga momentum dan menghindari opportunity loss.

“Adanya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, misalnya penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahahan pangan. Penundaan pembiayaan justru akan mengakibatkan biaya/kerugian yang lebih besar di masa mendatang,” jelas Kemenkeu.

Karena itu, kesempatan pembiayaan pembangunan saat ini dioptimalkan untuk menutup gap penyediaan infrastruktur dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang masih relative tertinggal dibanding negara lain.

Peningkatan IPM dapat dipenuhi antara lain melalui peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

2. Utang untuk memberikan warisan aset

Alasan lain negara berutang adalah untuk memberikan legecy atau warisan aset yang baik untuk generasi selanjutnya.

“Legacy yang baik muncul ketika utang digunakan untuk membiayai hal-hal yang produktif dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang, misalnya belanja infrastruktur dan pendidikan,” kata Kemenkeu.

Baca juga: BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup Bayar Utang, Ini Kata Stafsus Sri Mulyani

Pembiayaan kebutuhan belanja melalui utang merupakan investasi yang dapat memenuhi keadilan antar generasi karena mewariskan aset bagi generasi mendatang (golden rule).

3. Utang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi

Kemenkeu menegaskan, dengan kebijakan berutang, ekonomi Indonesia mampu tumbuh pada level saat ini.

Pada tahun 2045 nanti Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu dari 7 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Kemenkeu menjelaskan, hasil dari pembangunan infrastruktur memang tidak dapat dirasakan dalam waktu singkat. Sebagai contoh pembangunan jembatan yang membutuhkan 2-3 tahun, manfaat dari jembatan ini dapat dinikmati setelah jembatan selesai dibangun.

Infrastruktur akan menggerakkan ekonomi, menciptakan pemerataan dan berujung pada pengentasan kemiskinan. Beberapa contoh infrastruktur yang dibiayai dari utang pemerintah adalah MRT Jakarta, Waduk Jati Gede, dan sejumlah proyek jalur kereta api.

4. Utang untuk mengembangkan pasar keuangan

Alasan terakhir yang menjadi sebab sebuah negara perlu berutang adalah untuk mengembangkan pasar keuangan.

Instrumen utang Pemerintah yang diperdagangkan di pasar keuangan digunakan sebagai acuan (benchmark) bagi industri keuangan.

Baca juga: Peringatan BPK: Kenaikan Utang Pemerintah Sudah Level Mengkhawatirkan

Penerbitan instrumen utang Pemerintah merupakan alternatif investasi yang ditawarkan kepada masyarakat.

“Kegiatan operasi moneter oleh Bank Indonesia juga turut didukung melalui penerbitan instrumen utang Pemerintah,” tandas Kemenkeu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com