Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengenal Sistem Pengelolaan Dana Peserta BP Tapera

Kompas.com - 28/06/2021, 10:30 WIB
Kiki Safitri,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah menghimpun dan memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi peserta MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

Hal ini diatur berdasarkan UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU No 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan PP N0 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera

Gatut Subadio, Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, BP Tapera mengatkan, program pengelolaan dana Tapera adalah program pembiayaan perumahan yang bersumber dari menggali kapasitas atau kemampuan para pekerja maupun individu sendiri untuk pemenuhan tempat tinggal.

Baca juga: Dana PEN Rp 10 Triliun di BTN Bakal Mengalir ke Sektor Perumahan

“Aktivitas utama pengelolaan Dana Tapera yaitu dengan melakukan pengerahan dana dari peserta, pemupukan dana, dan pemanfaatan dana untuk peserta,” kata Gatut melalui siaran pers, Senin (28/6/2021).

Gatut mengatakan, terdapat dua jenis peserta dalam pengelolaan Dana Tapera, pertama, peserta yang berstatus sebagai pekerja dalam sebuah institusi. Pekerja ini nantinya akan didaftarkan melalui institusi tempatnya bekerja tersebut. Kedua, peserta juga bisa berasal dari peserta individu yang tidak berasal dari institusi dan bekerja secara mandiri.

Sumber Dana Tapera tidak hanya berasal dari masyarakat, namun juga simpanan dari sumber lain seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumaha (FLPP), dana wakaf, ataupun program pembiayaan perumahan lainnya.

“Untuk membangun simpanan melalui kapasitas memerlukan waktu. Tapera memiliki simpanan dari sumber lain, seperti FLPP, dana wakaf, ataupun program-program pembiayaan yang selama ini sudah ada,” jelas dia.

Adapun dua kategori yang bisa masuk dalam peserta BP Tapera, yakni peserta MBR dan Non MBR. Namun, hanya peserta MBR lah yang diperbolehkan menerima fasilitas pembiayaan perumahan.

Sementara, Peserta Non-MBR akan mendapatkan manfaat imbal hasil pada saat kepesertaan berakhir, seperti pensiun atau mengundurkan diri.

“Berdasarkan asas gotong royong, peserta Non-MBR tidak mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan, karena peserta Non MBR dianggap memiliki kemampuan finansial yang cukup baik,” tambah dia.

Gatut menyebut, peserta utama tapera adalah PNS, mulai dari pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mekanismenya, para peserta individu ini akan dikumpulkan dalam Kontrak Pengelolaan Dana Tapera (KPDT).

Baca juga: Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

Kontrak ini ada yang bersifat konvensional maupun syariah sesuai dengan pilihan peserta. Kontrak dibuat oleh BP Tapera dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) selaku Bank Kustodian. BP Tapera akan menunjuk bank kustodian yang akan mendukung program ini.

“Target imbal hasil pemupukan dana minimal setara rata-rata deposito standar Bank Pemerintah jangka waktu 12 bulan untuk KIK,” tambah dia.

BP Tapera juga menyusun dan menerbitkan Peraturan BP Tapera No. 5 tahun 2021 yang menentukan arahan investasi bagi Manajer Investasi (MI). Gatut memastikan, pihaknya melakukan pemilihan MI dan Bank Kustodian (BK) yang kredibel, dengan permodalan yang kuat, berpengalaman dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang tinggi.

BP Tapera melakukan monitoring dan evaluasi MI dan BK secara berkala dan berkelanjutan dengan parameter penilaian yang ketat berdasarkan Peraturan Komisioner tentang Evaluasi Kinerja Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com