Kompas.com - 28/06/2021, 14:52 WIB
Ilustrasi pajak ThinkstockIlustrasi pajak
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal mengurangi beberapa barang/jasa yang selama ini bebas PPN. Barang/jasa yang akan dikecualikan itu tercantum dalam RUU KUP dan mulai dibahas bersama Komisi XI DPR RI.

"Pengurangan dan pengecualian fasilitas PPN akan mulai dirasionalkan. Di mana dari basis keadilan semuanya diberlakukan PPN, namun ada pula yang dikecualikan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/6/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan, pengurangan dilakukan agar menciptakan prinsip keadilan. Bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti China, Singapura, Filipina, hingga Thailand, maka Indonesia merupakan satu-satunya negara dengan begitu banyak pengecualian PPN.

Baca juga: 100 Gerai Matahari Terdampak Pengetatan PPKM Skala Mikro

Kendati begitu, pemerintah masih memberikan fasilitas pengecualian terhadap barang-barang tertentu, seperti barang yang menjadi objek PDRB (hotel, restoran, parkir, taman hiburan), uang, emas batangan untuk cadangan devisa dan surat berharga; jasa pemerintahan umum uang tidak dapat disediakan pihak lain, dan jasa penceramah agama.

Selain itu, ada pula barang/jasa yang turut tak dipungut PPN, yakni barang/jasa yang mendorong ekspor baik di dalam dan di luar kawasan tertentu, hilirisasi SDA, serta kelaziman dan perjanjian internasional.

"Kita juga menerapkan fasilitas PPN yang dibebaskan atas BKP/JKP strategis dan diubah menjadi fasilitas PPN yang tidak dipungut," beber Sri Mulyani.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara untuk sembako, pendidikan, hingga kesehatan, pemerintah menegaskan akan mengenakan tarif lebih rendah dari tarif normal, atau bahkan sama sekali tak dipungut PPN bagi masyarakat tidak mampu. Hal ini mengafirmasi adanya PPN skema multi tarif.

Dalam RUU yang disampaikan DPR, pemerintah menaikkan tarif PPN umum dari 10 persen menjadi 12 persen. Kendati demikian, pihaknya memperkenalkan range tarif PPN yang lebar antara 5-25 persen.

"Jadi sekali lagi kita bisa menggunakan tangan subsidi yaitu belanja negara dalam APBN dan tidak menggunakan PPN. Ini dalam rangka untuk compliance (kepatuhan) dan untuk memberikan targeting yang lebih baik," tandas Sri Mulyani.

Baca juga: Ini Daftar Sembako Premium yang Akan Dikenakan PPN

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.