Hingga 16 Juni, Netflix Dkk Sudah Setor Pajak Rp 2,25 Triliun ke Kas Negara

Kompas.com - 28/06/2021, 17:52 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memaparkan realisasi APBN hingga 30 November 2019 di Jakarta, Selasa (19/12/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memaparkan realisasi APBN hingga 30 November 2019 di Jakarta, Selasa (19/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, realisasi pajak pertambahan nilai (PPN) dari jasa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mencapai Rp 2,25 triliun hingga 16 Juni 2021.

Bendahara negara ini menyebut, PPN tersebut dipungut dari 50 PMSE yang memproduksi produk digital seperti Netflix dan media streaming lainnya.

Adapun saat ini, total perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pemungut PPN PMSE sudah mencapai 75 perusahaan.

Baca juga: Sri Mulyani Bakal Naikkan Pajak Orang Tajir Jadi 35 Persen

"Penerimaan pajak yang dikumpulkan adalah Rp 2,25 triliun, ini adalah produk digital seperti streaming dan lain-lain," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/6/2021).

Sri Mulyani mengungkapkan, PPN senilai Rp 2,25 triliun itu merupakan total keseluruhan sejak tahun 2020.

Rinciannya, setoran tahun 2020 mencapai Rp 0,73 triliun dan setoran tahun 2021 mencapai Rp 1,52 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, PPN PMSE mulai ditunjuk pada bulan Juli tahun 2020. Semula, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk 6 perusahaan pada Juli 2020, kemudian menunjuk 10 perusahaan pada bulan Agustus 2020, dan 12 perusahaan pada bulan September 2020.

Selanjutnya, 8 perusahaan pada Oktober 2020, 10 perusahaan pada November 2020, 6 perusahaan pada Desember 2020, 2 perusahaan pada Januari 2021, 4 perusahaan pada Maret 2021, 8 perusahaan pada April 2021, 8 perusahaan pada Mei 2021, dan 2 perusahaan pada Juni 2021.

Baca juga: Mulai Dibahas Bareng DPR, Ini Proposal Sri Mulyani Soal Aturan Baru Pajak

“Dengan era digital yang makin menjadi suatu platform dalam kita berinteraksi maka kita perlu melakukan kesetaraan pemungutan PPN antara produk digital dalam negeri dan luar negeri,” jelas Sri Mulyani.

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengungkapkan, penarikan pajak atas jasa streaming, musik, hingga film ini merupakan salah satu reformasi sistem perpajakan untuk menciptakan asas keadilan.

Ani bilang, reformasi sistem perpajakan ini membuat partisipasi warga negara sebagai pembayar pajak untuk pembangunan menjadi terwujud.

Untuk WP OP, misalnya, saat ini mendekati 50 juta WP. Angkanya meningkat drastis dari 2,5 juta pada tahun 2002 dan sekitar 4 juta pada tahun 2005.

"Tingkat kepatuhan wajib pajak kita dalam menyampaikan SPT, terutama PPh juga secara konsisten meningkat dari kisaran 50 persen dari total WP tahun 2012, sekarang mencapai 78 persen untuk WP badan," pungkas Ani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.