Kompas.com - 28/06/2021, 20:20 WIB
Lokasi proyek tambang emas Sangihe yang digarap PT Tambang Mas Sangihe. Baru Gold CorpLokasi proyek tambang emas Sangihe yang digarap PT Tambang Mas Sangihe.

Koordinasi lintas sektoral juga diperlukan, tidak hanya Kementerian ESDM tapi juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), KKP, Kementerian ATR/BPN, dan lainnya.

“Dan pastinya adalah harus ada ketegasan pemerintah baik dari sisi penciutan maupun pencabutan IUP/IUPK,” jelasnya.

Baca juga: Warga Sangihe Gugat Menteri ESDM ke PTUN Terkait Izin Tambang

Sementara itu, Pakar Hukum Pertambangan Dr Derita Prapti Rahayu menambahkan, polemik kasus Sangihe terjadi karena ada benturan regulasi, dalam hal ini UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 dan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Masalah pertambangan yang timbul saat ini juga tak lepas sebagai efek domino terbitnya UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, yang dinilai oleh Derita Prapti lebih sentralistik, oligarki, dan berpihak pada perusahaan pertambangan.

“Saat ini seluruh kategori izin pertambangan ditarik ke pusat. Saya harap kekuasaan di pemerintah pusat yang menjadi legitimasi untuk izin-izin tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada,” ucapnya.

“Harus dilihat apakah relevan atau sinkron dengan undang lainnya, seperti UU tentang RTRW atau regulasi soal daerah pesisir,” sambungnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun Pakar Hukum Pertambangan sekaligus Ketua IKA FH Universitas Diponegoro, Ahmad Redi, menambahkan bahwa izin pertambangan mesti dikaitkan dengan empat keseimbangan hak secara prioritas.

Baca juga: Siapa Sebenarnya Sosok di Balik Perusahaan Tambang Emas Sangihe?

“Yaitu keseimbangan hak lingkungan hidup, keseimbangan hak masyarakat yang berada dalam dan sekitar kegiatan yang akan ditambang, keseimbangan hak pemerintah dan pemda, serta keseimbangan hak pelaku usaha," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.