Karsino Miarso
Praktisi dan konsultan pajak

Pernah meniti karier di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sekarang bernaung di MUC Consulting sebagai Tax Partner sekaligus Director MUC Tax Research Institute.

Mari Mengawal Kebijakan PPN di RUU KUP

Kompas.com - 29/06/2021, 12:57 WIB
Ilustrasi rupiah SHUTTERSTOCK/TALULLAIlustrasi rupiah

RENCANA kebijakan perpajakan pemerintah kembali menjadi polemik. Kali ini terkait rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok serta sejumlah sektor jasa strategis, seperti jasa pendidikan dan kesehatan.

Kehebohan seharusnya tidak perlu terjadi kalau saja transparansi dan sosialisasi dikedepankan dan bukan malah menjadikannya sebagai komoditas politik dalam ruang sempit.

Kalimat terakhir di atas penulis tekankan karena upaya menyederhanakan ketentuan PPN dalam bungkus omnibus law ini seolah dikirim tergesa-gesa ke Senayan.

Kalau kita lihat sebelumnya, omnibus law selalu muncul tiba-tiba, kurang transparan, dan pembahasannya kerap menyelak daftar antrean Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Jangan harap publik bebas mengakses rancangan omnibus law, jika tidak ada media massa yang membocorkan atau media sosial yang memviralkan. Klarifikasi dari otoritas dan juru bicara pemerintah seperti biasa baru muncul belakangan setelah isunya terlanjur liar.

Baca juga: Naskah Lengkap RUU KUP yang Mau Pajaki Sembako

Karenanya, wajar dan sangat pantas kalau ini mendapat sorotan publik yang tengah didera berbagai persoalan ekonomi dan sosial akibat pandemi.

Padahal, kalau saja pemerintah mau buka-bukaan sejak awal dan menjelaskan dengan bahasa paling sederhana, rakyat pasti bisa mengerti.

Ini terutama terkait maksud dan tujuan dicoretnya bahan kebutuhan pokok, serta jasa pendidikan dan kesehatan dari daftar barang dan jasa tidak kena PPN.

Maksud tersembunyi

Masalah muncul ketika rakyat—dengan akses dan pengetahuan terbatas—menganalisis sendiri butir-butir Pasal 4A UU PPN yang dihapus dalam draf RUU KUP.

Terutama terkait barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan yang dicoret dari daftar barang dan jasa tidak dikenakan PPN.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangani Banjir di Bandung, Ini yang Dilakukan Kementerian PUPR

Tangani Banjir di Bandung, Ini yang Dilakukan Kementerian PUPR

Rilis
Erick Thohir Dorong Generasi Muda Indonesia Buat Game Sendiri

Erick Thohir Dorong Generasi Muda Indonesia Buat Game Sendiri

Whats New
Hukum Permintaan: Pengertian, Bunyi, dan Faktor yang Memengaruhinya

Hukum Permintaan: Pengertian, Bunyi, dan Faktor yang Memengaruhinya

Whats New
BPKP Lakukan Audit Terkait Dugaan korupsi Garuda Indonesia

BPKP Lakukan Audit Terkait Dugaan korupsi Garuda Indonesia

Whats New
Trading Forex adalah “Ilmu Pasti” yang Tidak Pasti

Trading Forex adalah “Ilmu Pasti” yang Tidak Pasti

Earn Smart
Kaji Dampak ke PLN, Pemerintah Tahan Penerapan Aturan PLTS Atap

Kaji Dampak ke PLN, Pemerintah Tahan Penerapan Aturan PLTS Atap

Whats New
Masih Khawatir Investasi Emas Digital? Bappebti Pastikan Fisik Emasnya Ada

Masih Khawatir Investasi Emas Digital? Bappebti Pastikan Fisik Emasnya Ada

Whats New
Aplikasi Apotek Online GoApotik Raih Sertifikasi ISO 27001

Aplikasi Apotek Online GoApotik Raih Sertifikasi ISO 27001

Rilis
Kolaborasi dengan Startup, Erick Thohir Mau Hadirkan BUMN Day

Kolaborasi dengan Startup, Erick Thohir Mau Hadirkan BUMN Day

Whats New
Lalu Lintas Tol Padaleunyi Dialihkan Mulai 18-21 Januari, Imbas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Lalu Lintas Tol Padaleunyi Dialihkan Mulai 18-21 Januari, Imbas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Whats New
 Pesan Taxi Blue Bird Kini Bisa dari BCA Mobile Banking, Ada Diskon Hingga Rp 20.000

Pesan Taxi Blue Bird Kini Bisa dari BCA Mobile Banking, Ada Diskon Hingga Rp 20.000

Spend Smart
Cara Daftar Vaksin Booster di Aplikasi PeduliLindungi

Cara Daftar Vaksin Booster di Aplikasi PeduliLindungi

Whats New
Pengguna Aplikasi Mapan di Jawa-Bali Sudah 3 Juta Orang, Kini Sasar Sumatera dan Sulawesi

Pengguna Aplikasi Mapan di Jawa-Bali Sudah 3 Juta Orang, Kini Sasar Sumatera dan Sulawesi

Whats New
Rekomendasi Sandiaga Uno: Museum Pasifika Bali Jadi Venue Side Event G20

Rekomendasi Sandiaga Uno: Museum Pasifika Bali Jadi Venue Side Event G20

Whats New
Realisasi Investasi Hulu Migas 2021 Tak Capai Target, tapi Permintaan Minyak Diprediksi Naik

Realisasi Investasi Hulu Migas 2021 Tak Capai Target, tapi Permintaan Minyak Diprediksi Naik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.