Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Pertiga Pekerjaan RI Berkualitas Rendah, Menko Airlangga: Isu Utamanya SDM Digital

Kompas.com - 30/06/2021, 14:54 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia masih kesulitan menciptakan pekerjaan kelas menengah (middle class). Berdasarkan laporan Bank Dunia, dua pertiga pekerjaan di Indonesia masih berada pada kualitas rendah (low quality).

Pekerjaan berkualitas rendah ini artinya ada ketidaksesuaian gaji atau benefit yang didapat para pekerja dengan beban kerja yang ditanggung.

Hal ini membuat para pekerja sulit sejahtera.

Baca juga: Perusahaan Wajib Tahu, Ini 5 Tips agar Karyawan Dapat Bekerja Lebih Efisien di Kantor

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kesulitan membentuk pekerjaan di sektor menengah ini terjadi lantaran rendahnya produktivitas.

Pekerjaan pada sektor menengah ini memang membutuhkan skill khusus, seperti berpikir kuat, kemampuan interpersonal, dan kemampuan digital.

"Produktivitas adalah kunci untuk dapat bersaing dalam ekonomi global. Kami juga memahami bahwa salah satu isu utama sebagai tonggak penciptaan pekerjaan kelas menengah adalah melalui digitalisasi," kata Airlangga dalam konferensi virtual bersama Bank Dunia, Rabu (30/6/2021).

Airlangga menuturkan, pemerintah melakukan sejumlah cara untuk terhindar dari jebakan tersebut.

Pihaknya memberikan program super deduction tax kepada perusahaan yang fokus melakukan re-skilling pekerjanya.

Baca juga: Bank Dunia Sebut 2/3 Pekerjaan di Indonesia Berkualitas Rendah

Dengan program tersebut, perusahaan bisa mendapatkan potongan pajak hingga 200 persen.

Kemudian, Indonesia berupaya mereformasi kurikulum di sekolah kejuruan maupun universitas. Reformasi memungkinkan setiap jurusan mempelajari digitalisasi.

"Digitalisasi sendiri membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, di mana itu berarti 15 tahun ke depan setiap tahun kita butuh 600.000 SDM terampil atau melek digital," ungkap Airlangga.

Tak hanya itu, pembuat kebijakan juga menyiapkan ekosistem pembiayaan untuk menaikkelaskan usaha rumahan dan sektor informal lainnya.

Pemerintah menargetkan porsi penyaluran kredit kepada UMKM mencapai 30 persen pada tahun 2024.

Baca juga: Cara Tepat Membatalkan Pekerjaan yang Sudah Telanjur Diterima

Artinya, dana sekitar Rp 6.000 triliun akan tersedia bagi UMKM.

"Untuk dapat mendorong ekspor, wirausaha kita dukung dengan (pembiayaan dari) Eximbank sebesar Rp 50 miliar atau 3,5 juta dollar AS untuk setiap wirausaha. Jadi kami mendorong wirausaha kelas menengah melalui digitalisasi dan sertifikasi maka kita akan dapat melakukan lompatan pada skenario ekonomi pasca-pandemi," pungkas dia.

Berdasarkan laporan Bank Dunia, rasio antara pemilik usaha dengan karyawan pada tahun 2019, yakni 38,2 persen pemilik usaha dan 61,8 persen adalah karyawan.

Dari total 61,8 persen karyawan, dua pertiga karyawan bekerja tanpa adanya kontrak.

Hal ini membuat kualitasnya rendah karena tidak membuat kehidupan lebih sejahtera. Mereka cenderung menerima ketidaksesuaian gaji maupun benefit yang didapatkan.

Baca juga: Soal TKA China, Menteri Bahlil: Investasi Makin Besar Peluang Pekerjaan Juga Makin Besar

Transisi menuju pekerjaan kelas menengah ini menjadi lebih sulit karena keterampilan tidak sesuai dengan ekosistem, buruknya arus informasi soal peluang pekerjaan, dan tidak adanya dukungan pencarian kerja seperti asuransi pengangguran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tersandung Gagal Bayar, Investree Belum Dapat Tambahan Modal

Tersandung Gagal Bayar, Investree Belum Dapat Tambahan Modal

Whats New
Ini 'Ramalan' Terbaru Bank Dunia Terhadap Ekonomi Indonesia 2024-2025

Ini "Ramalan" Terbaru Bank Dunia Terhadap Ekonomi Indonesia 2024-2025

Whats New
Nyaris 10 Juta Gen Z Menganggur, Kemenko Perekonomian Tawarkan Program Prakerja

Nyaris 10 Juta Gen Z Menganggur, Kemenko Perekonomian Tawarkan Program Prakerja

Whats New
IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
 The Fed Pertahankan Suku Bunga Tetap Stabil, dan Berencana Lakukan Pemotongan Tahun Ini

The Fed Pertahankan Suku Bunga Tetap Stabil, dan Berencana Lakukan Pemotongan Tahun Ini

Whats New
The Fed Tahan Suku Bunga, Saham di Wall Street Mayoritas Bullish

The Fed Tahan Suku Bunga, Saham di Wall Street Mayoritas Bullish

Whats New
Tarif Internet Starlink Vs Provider Lokal, Mana Lebih Murah? Ini Penjelasan Kominfo

Tarif Internet Starlink Vs Provider Lokal, Mana Lebih Murah? Ini Penjelasan Kominfo

Whats New
[POPULER MONEY] Kominfo Bantah Beri Karpet Merah ke Starlink | Ditransfer Uang Pinjol Ilegal, Ini yang Harus Dilakukan

[POPULER MONEY] Kominfo Bantah Beri Karpet Merah ke Starlink | Ditransfer Uang Pinjol Ilegal, Ini yang Harus Dilakukan

Whats New
Diperintah Jokowi Akuisisi Perusahaan Kamboja, Dirut Bulog: Pembicaraan Sudah Dilakukan

Diperintah Jokowi Akuisisi Perusahaan Kamboja, Dirut Bulog: Pembicaraan Sudah Dilakukan

Whats New
OJK: Kredit Macet 15 'Fintech Lending' di Atas 5 Persen

OJK: Kredit Macet 15 "Fintech Lending" di Atas 5 Persen

Whats New
Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Whats New
Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Whats New
Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Whats New
Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk 'Subholding Company' Anak Usaha

Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk "Subholding Company" Anak Usaha

Whats New
Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com