Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPKM Darurat di Jakarta Dinilai Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi hingga Resesi

Kompas.com - 30/06/2021, 21:01 WIB
Kiki Safitri,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta, sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai, rencana pemerintah memberlakukan PPKM darurat dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi stagnan hingga terjadinya resesi.

“Sebagai kota jasa, ekonomi Jakarta akan bergairah jika pergerakan warga bebas leluasa, sebaliknya akan stagnan jika pergerakan manusia dibatasi. Kebijakan ini bagi pelaku usaha sangat berat,dengan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung tentu akan jauh menurunkan omzet, profit dan akhirnya cash flow yang semakin terjepit,” ungkap Sarman dalam siaran pers, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: PPKM Mikro Bakal Diperketat, MRT Jakarta Pertimbangkan Opsi Tutup Sebagian Stasiun

Di sisi lain, pemerintah berpendapat, lonjakan kasus Covid-19 saat ini memaksa pemerintah menerapkan kebijakan PPKM Mikro menjadi PPKM darurat dengan pembatasan yang super ketat.

Seperti perkantoran WFH 75 persen dan WFO 25 persen, bahkan tidak tertutup kemungkinan 100 persen WFH.

Sarman menambahkan, melalui aturan ini, jam buka pusat perbelanjaan/mall, restoran, warung makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak berdiri di batasi sampai jam 17.00 WIB dengan kapasitas 25 persen.

Kegiatan area publik,seni budaya dan sosial, rapat, seminar sementara ditutup.

Restoran yang melayani take away juga dibatasi hannya sampai jam 20.00 WIB

Baca juga: Jokowi Tugaskan Menko Airlangga Finalisasi Kebijakan PPKM Darurat

Berbagai aktivitas sosial dan kerumunan juga akan dihentikan. Dengan demikian, warga akan lebih banyak berdiam di rumah.

Jika hal ini benar-benar diterapkan, akan membuat ekonomi Jakarta stagnan dan nyaris lumpuh.

“Itu akan menyasar ke semua saktor usaha, situasi dan kondisi yang teramat sulit bagi pelaku usaha. Kebijakan ini akan berpotensi semakin memperpanjang masa resesi ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal I-2021 yang masih terkontraksi -1,65 persen akan berpotensi tetap di zona negatif pada kuartal II-2021,” ujar Sarman.

Sarman menjelaskan, kebijakan ini akan berdampak terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II-2021 yang dipatok 7 persen.

Sebab, PDB DKI Jakarta memberikan kontribusi 17,17 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Usulan PPKM Darurat, WFH 75 Persen untuk Zona Merah dan Oranye

Jika ekonomi Jakarta masih minus di kuartal II-2021, ia menilai agak sulit rasanya dapat mencapai pertumbuhan ekonomi nasional diangka 7 persen.

“Pengusaha saat ini pada posisi resah, pasrah, dan gelisah. Namun kita harus mendukung kebijakan ini sekalipun teramat berat untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan pengendalian penularan Covid-19,” tambah dia.

Sarman menambahkan, dunia usaha sangat berharap agar efektivitas kebijakan ini mampu menekan laju penularan Covid-19 ke level yang paling rendah.

“Ketegasan pemerintah dipertaruhkan selama pemberlakuan PPKM darurat, no kompromi, tindak tegas para pelanggar PPKM darurat ini. Dunia usaha butuh jaminan dan kepastian untuk kita cepat keluar dari krisis ini,bangkit kembali membangun ekonomi segera keluar dari zona resesi,” tegas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

OJK: Kredit Macet 15 'Fintech Lending' di Atas 5 Persen

OJK: Kredit Macet 15 "Fintech Lending" di Atas 5 Persen

Whats New
Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Whats New
Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Whats New
Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Whats New
Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk 'Subholding Company' Anak Usaha

Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk "Subholding Company" Anak Usaha

Whats New
Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Whats New
Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Whats New
Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Whats New
Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Whats New
80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

Whats New
Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Whats New
Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Whats New
Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Whats New
Mulai Juli, Ini Perubahan Tanggal Tagihan dan Jatuh Tempo Paylater BCA

Mulai Juli, Ini Perubahan Tanggal Tagihan dan Jatuh Tempo Paylater BCA

Whats New
Kemenhub dan Kedubes AS Gelar Workshop Keamanan Kapal dan Pelabuhan

Kemenhub dan Kedubes AS Gelar Workshop Keamanan Kapal dan Pelabuhan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com