Luhut Sebut Kepala Daerah Bisa Diberhentikan Sementara jika Tak Terapkan PPKM Darurat

Dalam pelaksanaan dan pengawasan penerapan PPKM Darurat ini,kepala daerah akan didukung penuh oleh TNI, Polri dan Kejaksaan.

"Semua terintegrasi. TNI, Polri, pemda agar melakukan pengawasan ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode 3-20 Juli 2021," kata Luhut.

Adapun lewat penerapan PPKM Darurat ditargetkan kasus harian Covid-19 bisa ditekan menjadi kurang dari 10.000 kasus, di mana saat ini rata-rata mencapai 20.000-an kasus per hari.

Baca juga: PPKM Darurat, Kapasitas Angkut Taksi Online Dibatasi 70 Persen

Beberapa hal yang diatur dalam kebijakan ini diantaranya, fasilitas umum yang meliputi taman umum, tempat wisata, atau area publik lainnya di tutup.

Begitu pula dengan kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial) yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan di tutup sementara.

Selain itu, diatur untuk resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya boleh dalam tempat tertutup untuk di bawa pulang.

Serta ditetapkan bahwa tempat-tempat ibadah yakni masjid, mushala, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah di tutup sementara.

Baca juga: PPKM Darurat Berlaku 3 Juli, Pasar hingga Toko Kelontong Wajib Tutup Pukul 20.00