Genjot Penerimaan Negara, Faisal Basri: Naikkan Cukai Rokok 10 Persen Setiap Tahun

Kompas.com - 02/07/2021, 09:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyarankan pemerintah untuk menaikkan cukai rokok daripada menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) multitarif sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara.

"Jadi rokok ini yang harus dihukum ya, jangan sampai rokok membelenggu orang miskin," ujarnya dalam webinar Dampak RUU PPN Terhadap Industri Strategis Nasional yang disiarkan virtual, Kamis (1/7/2021).

Menurut dia, kenaikan cukai rokok melalui Cukai Hasil Tembakau (CHT) akan memberikan dampak yang lebih besar ke penerimaan negara.

Baca juga: Daging Sapi dan Beras Premium Akan Dikenakan PPN

Apalagi, kata dia, pengeluaran masyarakat untuk konsumsi rokok merupakan penyumbang terbesar kedua yaitu sebesar 13,50 persen di perkotaan, dan 11,85 persen di pedesaan.

Belum lagi menurut Faisal, produk rokok justru membelenggu kelompok masyarakat miskin karena tingginya pengeluaran mereka untuk konsumsi rokok.

Faisal menyebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, tembakau dan sirih merupakan pengeluaran terbesar kedua masyarakat sebesar 12,32 persen, diantara pengeluaran per kapita dalam sebulan untuk makanan masyarakat.

"Oleh karena itu, ayo kita dorong jadikan (rokok) ini sebagai sumber pendapatan tambahan pemerintah. Jangan ragu untuk naikkan 10 persen setiap tahun untuk cukai rokok, itu salah satu tambahan penerimaan kita," ungkap Faisal.

Baca juga: Sri Mulyani Bahas Kemungkinan Beri PPN 0 Persen untuk Warga Miskin

Di tempat yang sama, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan bahwa pemerintah sedang memetakan skema pengenaan PPN multitarif. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keadilan di masyarakat.

"Kira-kira RUU nanti, kalau saat ini, undang-undang mengatur tarif PPN 10 persen. Kita mengusulkan ada penyesuaian tarif karena tadi dibandingkan negara lain kita masih jauh. Tetapi nanti bisa di atasi dikompensasi dengan multi tarif," ujar Yustinus.

Skema rancangan pengenaan PPN yang baru, salah satunya yakni tarif umum yang dikenakan sebesar 12 persen untuk kompensasi penurunan penerimaan PPh Badan.

Baca juga: Pemerintah Kaji Skema PPN Multitarif, Ini Besarannya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Top Up DANA lewat ATM BRI, EDC, BRImo, dan Internet Banking

Cara Top Up DANA lewat ATM BRI, EDC, BRImo, dan Internet Banking

Spend Smart
Perluas Segmen Nasabah Jadi Strategi BTPN Hadapi Potensi Resesi di 2023

Perluas Segmen Nasabah Jadi Strategi BTPN Hadapi Potensi Resesi di 2023

Whats New
RI-Sri Lanka Perkuat Kerja Sama Maritim dan Ekonomi Biru

RI-Sri Lanka Perkuat Kerja Sama Maritim dan Ekonomi Biru

Whats New
Pengusaha Minta Aturan Baru UMP Dibatalkan demi Cegah PHK

Pengusaha Minta Aturan Baru UMP Dibatalkan demi Cegah PHK

Whats New
Gandeng BenihBaik.com, Sido Muncul Sumbang Rp 300 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

Gandeng BenihBaik.com, Sido Muncul Sumbang Rp 300 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

BrandzView
Yakin RI Tak Resesi, Apindo: Pemerintah Tidur Saja Ekonomi Tumbuh 5 Persen

Yakin RI Tak Resesi, Apindo: Pemerintah Tidur Saja Ekonomi Tumbuh 5 Persen

Whats New
Direktur Operasi II Waskita Terjerat Korupsi, Stafsus Erick Thohir: Komitmen Bersih-bersih BUMN

Direktur Operasi II Waskita Terjerat Korupsi, Stafsus Erick Thohir: Komitmen Bersih-bersih BUMN

Whats New
Apa Itu Asuransi Jiwa Kredit SmartProtection Purna Bank Mantap dan Kegunaannya?

Apa Itu Asuransi Jiwa Kredit SmartProtection Purna Bank Mantap dan Kegunaannya?

Whats New
Lowongan Kerja Astra Honda Motor untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja Astra Honda Motor untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Masih Dikaji, BI Bocorkan Cara Masyarakat Mendapatkan Rupiah Digital

Masih Dikaji, BI Bocorkan Cara Masyarakat Mendapatkan Rupiah Digital

Whats New
Penumpang Kereta Cepat Tujuan Bandung 'Dioper' di Padalarang

Penumpang Kereta Cepat Tujuan Bandung "Dioper" di Padalarang

Whats New
Jual Aset, Rugi HERO Menyusut Signifikan

Jual Aset, Rugi HERO Menyusut Signifikan

Whats New
Soal PHK, Kemenperin Berharap Pabrik Aqua Danone di Solok Kembali Beroperasi Normal

Soal PHK, Kemenperin Berharap Pabrik Aqua Danone di Solok Kembali Beroperasi Normal

Whats New
Gandeng Perguruan Tinggi, IDSurvey Dorong Pengembangan Industri Migas

Gandeng Perguruan Tinggi, IDSurvey Dorong Pengembangan Industri Migas

Whats New
Menhan Madagaskar Temui Luhut Bahas Isu Keamanan Perairan Strategis

Menhan Madagaskar Temui Luhut Bahas Isu Keamanan Perairan Strategis

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.