Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terimbas PPKM Darurat, Pengusaha Mal Minta Peniadaan Pajak hingga Subsidi bagi Karyawan

Kompas.com - 02/07/2021, 10:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat lantaran melonjaknya kasus harian Covid-19 yang terjadi di Indonesia hingga menyentuh angka 20.000.

Pusat perbelanjaan pun terkena imbas dari pemberlakuan PPKM Darurat tersebut karena harus tutup hingga 20 Juli 2021.

Terkait hal itu, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI mengharapkan berbagai insentif dari pemerintah pusat maupun daerah. Antara lain peniadaan berbagai pajak.

"Kepada pemerintah pusat, kami mengharapkan dapat ditiadakannya PPh final 10 persen sewa yang ditanggung pihak pusat belanja, Pengurangan tarif PLN dan gas serta mohon diberikan subsidi bantuan biaya hidup bagi karyawan yang bergerak di pusat belanja," ujar Ketua APPBI DKI Ellen Hidayat melalui keterangan tertulis, Jumat (2/7/2021).

Baca juga: Ada PPKM Darurat, Kemenaker Minta Pengusaha Tidak Lakukan PHK

Adapun kepadapemerintah daerah (pemda), pihak asosiasi pusat perbelanjaan meminta untuk diberikan relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta penghapusan pajak restoran (PB1) hingga parkir.

"Kami mengharapkan bahwa sesudah tanggal 20 Juli 2021, maka pusat belanja dapat beroperasional kembali. Kepada pemerintah daerah, kami mengharapkan adanya pengurangan besaran PBB, meniadakan Pajak PB1 untuk resto, reklame dan pajak parkir," pintanya.

Sejak Covid-19 merebak di Indonesia, lanjut Ellen, pusat perbelanjaan sudah mengalami berbagai peraturan pengetatan PSBB dan PPKM , sehingga daya tahan pusat belanja juga sudah sangat melemah. Begitu pula dengan kerugian yang membesar karena biaya operasional.

"Di samping pusat belanja juga masih harus memberikan diskon kepada para tenant sesuai dengan kemampuannya agar para tenant juga masih bisa bertahan dan membuka lapangan kerja. Namun mirisnya di luar pusat belanja masih banyak bisnis masyarakat yang tidak menerapkan prokes dengan lengkap dan tepat," ucapnya.

Baca juga: PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut: Semua Mal Tutup sampai 20 Juli

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen

BERITA FOTO: Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen

Whats New
Ada Isu Biaya Haji Naik, Pegadaian Tawarkan Produk Pembiayaan Arrum Haji

Ada Isu Biaya Haji Naik, Pegadaian Tawarkan Produk Pembiayaan Arrum Haji

Rilis
Cara Daftar BBM Subsidi Pertamina Tanpa Aplikasi dan Syaratnya

Cara Daftar BBM Subsidi Pertamina Tanpa Aplikasi dan Syaratnya

Work Smart
BERITA FOTO: Fasilitas Data Center Area31 Resmi Beroperasi

BERITA FOTO: Fasilitas Data Center Area31 Resmi Beroperasi

Whats New
PUPR Kebut Pembangunan Akses Jalan di Labuan Bajo Sebelum Pelaksanaan ASEAN Summit

PUPR Kebut Pembangunan Akses Jalan di Labuan Bajo Sebelum Pelaksanaan ASEAN Summit

Rilis
IFG Targetkan Proses Migrasi Polis Jiwasraya Bisa Rampung Tahun Ini

IFG Targetkan Proses Migrasi Polis Jiwasraya Bisa Rampung Tahun Ini

Whats New
Imbas Merosotnya Bisnis Penjualan Ventilator, Philips akan PHK 6.000 Karyawannya

Imbas Merosotnya Bisnis Penjualan Ventilator, Philips akan PHK 6.000 Karyawannya

Whats New
Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat meski IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat meski IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Whats New
Menteri Teten: Inkubator Wirausaha Penting untuk Mengembangkan Usaha

Menteri Teten: Inkubator Wirausaha Penting untuk Mengembangkan Usaha

Whats New
Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Mentan SYL: Januari-Maret Ada Overstock 3 Juta Ton

Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Mentan SYL: Januari-Maret Ada Overstock 3 Juta Ton

Whats New
Kelanjutan Kasus Wanaartha Life, 600 Nasabah yang Mewakili 1.400 Polis Sudah Daftar ke Tim Likuidasi

Kelanjutan Kasus Wanaartha Life, 600 Nasabah yang Mewakili 1.400 Polis Sudah Daftar ke Tim Likuidasi

Whats New
Minyakita Langka, ID Food Minta Produsen Genjot Produksi

Minyakita Langka, ID Food Minta Produsen Genjot Produksi

Whats New
Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Whats New
Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Whats New
Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan 'Reshuffle'

Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan "Reshuffle"

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+