Rencana Sri Mulyani: Orang Kaya Bayar Pajak Lebih Banyak

Kompas.com - 02/07/2021, 13:08 WIB

"Jumlah tax bracket di Indonesia sekarang ini ada empat, ini mengakibatkan PPh orang pribadi di Indonesia jadi kurang progresif," pungkas Sri Mulyani.

Ada dua kebijakan yang saat ini tengah pemerintah siapkan. Pertama, menggelar kembali tax amnesty jilid II. Rencananya program ini terdiri dari dua skema.

Baca juga: Ada 3.879 Formasi Sipir Penjara untuk Lulusan SMA, Berapa Gajinya?

Rencana Sri Mulyani

Dikutip dari Kontan, sebenarnya ada dua kebijakan yang saat ini tengah pemerintah siapkan. Pertama, menggelar kembali tax amnesty jilid II. Rencananya program ini terdiri dari dua skema.

Pemerintah akan memberikan pengampunan pajak kepada Wajib Pajak (WP) peserta tax amnesty 2016-2017 berupa mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak (DJP) belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.

Harta yang diperoleh para alumni tax amnesty tersebut terhitung sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Tarif yang berlaku yakni pajak penghasilan (PPh) final sebesar 15 persen.

Namun apabila harta kekayaan itu kedapatan diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) maka tarif PPh final yang dipatok lebih rendah yakni 12,5 persen.

Baca juga: Kecewa THR Tanpa Tukin, Para PNS Kirim Petisi ke Sri Mulyani

Kemudian, ada pula program pengampunan pajak atas harta yang peroleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Syarat bagi orang kaya baru tersebut yakni, berasal dari kekayaan yang masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2019, tapi belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh OP tahun pajak 2019.

Untuk WP atas pengungkapan kekayaan 2016-2019 tersebut dikenai PPh Final sebesar 30 persen dan 20 persen jika diinvestasikan dalam instrumen SBN. Nah, kedua skema tax amnesty jilid kedua tersebut akan dibebaskan dari denda administrasi.

Kedua, yakni menambah satu lapisan tarif PPh orang pribadi (OP) dari yang saat ini ada sebanyak empat menjadi lima. Pemerintah akan mengatur bagi penghasilan lebih dari Rp 5 miliar per tahun akan dikenakan PPh OP sebesar 35 persen.

Setali tiga uang, dua reformasi kebijakan pajak tersebut diyakini dapat menambah pundi-pundi penerimaan, mengingat pada 2022-2023 ruang defisit APBN harus semakin mengecil hingga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca juga: Penasaran Berapa Gaji Menteri Per Bulan?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Minyak RI Turun Tipis Menjadi 87,5 Dollar AS Per Barrel pada November 2022

Harga Minyak RI Turun Tipis Menjadi 87,5 Dollar AS Per Barrel pada November 2022

Whats New
Jadwal Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2, Berikut Tahapannya

Jadwal Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2, Berikut Tahapannya

Work Smart
Dirjen Migas: Teknologi Baru Bikin Industri Migas Bergerak Lebih Cepat

Dirjen Migas: Teknologi Baru Bikin Industri Migas Bergerak Lebih Cepat

Whats New
Didukung Prospek Pertumbuhan Ekonomi China, Harga Minyak Dunia Bervariasi

Didukung Prospek Pertumbuhan Ekonomi China, Harga Minyak Dunia Bervariasi

Whats New
Kementerian ESDM dan Pertamina Resmikan 34 Penyalur BBM Satu Harga

Kementerian ESDM dan Pertamina Resmikan 34 Penyalur BBM Satu Harga

Whats New
Bantu Petani Jagung, Syngenta Resmikan Fasilitas Benih dan Toko Online di E-commerce

Bantu Petani Jagung, Syngenta Resmikan Fasilitas Benih dan Toko Online di E-commerce

Whats New
IHSG Masih Berpotensi Bearish, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Masih Berpotensi Bearish, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
BUMN Buka Rekrutmen Bersama Gelombang II, Simak Syarat, Cara, dan Jadwal Pendaftarannya

BUMN Buka Rekrutmen Bersama Gelombang II, Simak Syarat, Cara, dan Jadwal Pendaftarannya

Whats New
[POPULER MONEY] Jokowi: RI Titik Terang di Tengah Gelapnya Ekonomi Global | Sri Mulyani Khawatir Banyak Warga RI Menua tapi Tetap Miskin

[POPULER MONEY] Jokowi: RI Titik Terang di Tengah Gelapnya Ekonomi Global | Sri Mulyani Khawatir Banyak Warga RI Menua tapi Tetap Miskin

Whats New
Gembok Dibuka, Saham GOTO Masih Menarik Dikoleksi?

Gembok Dibuka, Saham GOTO Masih Menarik Dikoleksi?

Whats New
Sri Mulyani Waspadai 3 Potensi Krisis Global di Tahun Depan

Sri Mulyani Waspadai 3 Potensi Krisis Global di Tahun Depan

Whats New
Cara Buat Akun Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2

Cara Buat Akun Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2

Work Smart
Panja Komisi XI DPR akan Bentuk Timus dan Timsin RUU P2SK

Panja Komisi XI DPR akan Bentuk Timus dan Timsin RUU P2SK

Whats New
KPPU Siapkan 4 Strategi Hadapi Resesi Global Tahun Depan

KPPU Siapkan 4 Strategi Hadapi Resesi Global Tahun Depan

Whats New
Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Dimulai 6 Desember, Ini Infonya

Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Dimulai 6 Desember, Ini Infonya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.