PPKM Darurat Diterapkan Besok, Bansos Ditargetkan Cair Paling Lambat Pekan Kedua Juli

JAKARTA, KOMPAs.com - Pemerintah akan melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai Sabtu (3/7/2021) hingga 20 Juli 2021.

Seiring dengan diterapkannya kebijakan yang membatasi berbagai aktivitas ekonomi tersebut, pemerintah akan mempercepat dan memperluas penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian atau lembaga terkait guna mempercepat sekaligus memastikan penyaluran berbagai bentuk bansos.

Baca juga: Sri Mulyani Siapkan Rp 6,1 Triliun Buat Perpanjang Bansos 10 Juta Keluarga

Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan perpanjangan BST Mei-Juni untuk 10 juta KPM.

"Yang paling utama agar masyarakat yang paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos yang akan digulirkan nanti,” tutur Muhadjir dalam keterangan tertulis, Jumat (2/7/2021).

“Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan,” tambah dia.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, pasca-perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang baru, realisasi penyaluran bansos PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), berjumlah 32.953.559 keluarga atau jiwa.

Akan tetapi, saat ini terdapat 3.614.355 KPM data di Himpunan Bank Negara (Himbara) yang belum bisa disalurkan, yang disebabkan oleh gagal burekol karena data anomali dan tidak lengkap.

Baca juga: PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Pastikan Masyarakat Dapat Bansos

Data anomali itu merupakan data yang telah padan Dukcapil, tetapi tidak bisa dilakukan pembukaan rekening di bank karena beberapa hal, seperti nama yang tidak sesuai format dan sebagainya.

“Permasalahan seperti inilah yang perlu segera kita perbaiki sehingga penyaluran bansos bisa dilakukan dan betul-betul mencapai target,” kata Risma.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, saat ini sedang dilakukan sinkronisasi terhadap 163.000 data tersebut.

“Paling lambat besok siang akan kami umumkan hasilnya. Cocok atau tidaknya, kalau cocok akan kami rekomendasikan untuk mempercepat realisasi penyaluran bansos,” ujar Tito.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam penganggaran untuk pemberian bansos BST.

Baca juga: [POPULER MONEY] Negara Pemberi Utang RI | Dirut KCI Meninggal Dunia

Namun demikian, ia meminta kepada Mensos agar dapat bersurat terkait usulan untuk anggaran perpanjangan alokasi BST bulan Mei-Juni 2021.

“Saya minta ini untuk segera dikirim agar di bulan Juli ini bisa segera disalurkan sekaligus dua bulan alokasi BST. Ini tentu akan sangat membantu. Kalau untuk penyaluran kepada mereka yang datanya mirip (mendekati 70 persen) dan data kurang lengkap, Mensos bisa menyurati Himbara untuk memberikan otorisasi,” ucap Sri Mulyani.