PPKM Darurat, Sri Mulyani Percepat Penyaluran Kartu Sembako Rp 200.000

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mendorong percepatan penyaluran dana untuk Program Kartu Sembako senilai Rp 200.000 per bulan. Hal ini seiring dengan keputusan pemerintah menerapkan PPKM darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran yang dialokasikan untuk program kartu sembako pada 2021 mencapai Rp 42,37 triliun dengan target 18,8 juta KPM.

Namun, realisasinya baru mencapai 15,9 juta KPM yang mendapatkan kartu sembako. Secara nilai, penyaluran bantuan ini sudah mencapai Rp 17,75 triliun hingga Juni 2021.

Baca juga: Jadi Syarat Berpergian Selama PPKM Darurat, Ini Cara Download Kartu Vaksin

"Jadi masih ada ruang hampir 3 juta KPM yang bisa diberikan Kartu Sembako sebesar Rp 200.000 per bulan. Pada saat PPKM darurat ini kita meminta pada Kementerian Sosial untuk segera mencapai 18,8 juta," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Jumat (2/7/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, untuk percepatan penyaluran kartu sembako ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effend, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Semuanya melakukan koordinasi agar dilakukan percepatan pembayaran bansos, baik itu PKH dan kartu sembako bisa dilakukan, karena anggarannya sudah tersedia, tetapi mungkin masih di bawah target di APBN," jelas dia.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani menekankan, pada masa PPKM darurat pemerintah akan menambah jumlah penerima kartu sembako hingga memenuhi target 18,8 juta KPM. Selain itu, mempercepat penyalurannya pada awal Juli 2021.

"Dengan adanya ruang target yang belum tercapai itu, dapat diakselerasi agar bisa membantu masyarakat dalam situasi PPKM darurat ini," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut: Semua Mal Tutup sampai 20 Juli