Soal Utang Rp 1,9 Triliun, Lapindo Kirim Surat ke Pemerintah

Kompas.com - 02/07/2021, 21:40 WIB
Area yang terkena dampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terlihat dari udara, Kamis (5/3/2015). Sembilan tahun  setelah semburan lumpur tersebut mulai berlangsung, pembayaran ganti rugi terhadap warga yang terkena dampak dari lumpur tersebut belum seluruhnya tuntas. 



Kompas/Ferganata Indra Riatmoko (DRA)

05-03-2015 KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKOArea yang terkena dampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terlihat dari udara, Kamis (5/3/2015). Sembilan tahun setelah semburan lumpur tersebut mulai berlangsung, pembayaran ganti rugi terhadap warga yang terkena dampak dari lumpur tersebut belum seluruhnya tuntas. Kompas/Ferganata Indra Riatmoko (DRA) 05-03-2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya menagih utang anak usaha Lapindo Brantas Inc, PT Minarak Lapindo. Pasalnya utang Lapindo masih belum terbayar hingga saat ini.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengungkapkan pihaknya terus berkomunikasi dengan Lapindo.

"Jadi Lapindo itu sudah ada surat-menyurat kepada kita. Saat ini, kita sudah kembali memberikan tanggapan kepada pihak Lapindo," ujarnya secara virtual, Jumat (2/7/2021).

Meski tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah utang yang belum dilunasi oleh Lapindo, Kemenkeu terus mengingatkan kepada perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajibannya.

Baca juga: LPS Masih Buka Lowongan Kerja, Cek Persyaratannya

"Jadi memang sebagaimana diketahui, ini misinya memang mengenai sejumlah kewajiban," ucapnya.

Sebelumnya, dana talangan yang diberikan pemerintah mencapai Rp 773,8 miliar. Dana talangan dipergunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur lapindo, Sidoarjo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan hasil audit BPK tahun 2019, pemerintah mencatat hingga 31 Desember 2019, total utang Lapindo Brantas dan Minarak kepada pemerintah sebesar Rp 1,91 triliun.

Secara rinci, pokok utang sebesar Rp 773,38 miliar, bunga Rp 163,95 miliar, dan denda Rp 981,42 miliar. Sementara pembayaran baru dilakukan pada Desember 2018 sebesar Rp 5 miliar.

Baca juga: Indorfarma: Harga Eceran Tertinggi Ivermectin Rp 7.885 Per Tablet

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.