Syarat Perjalanan PPKM Darurat Berlaku Mulai 5 Juli 2021

Kompas.com - 03/07/2021, 19:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan menyatakan, aturan dan syarat perjalanan dalam Surat Edaran menindaklanjuti pelaksanaan PPKM Darurat akan mulai berlaku pada Senin, 5 Juli 2021.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan agar operator transportasi bisa mempersiapkan dengan baik.

"Seperti kita ketahui bahwa Indonesia sedang dalam keadaan darurat penanganan Covid-19. Untuk itu Presiden telah menetapkan kebijakan PPKM Darurat dalam rangka menekan penambahan kasus Covid-19," kata Budi dalam siaran pers, Sabtu (3/7/2021).

Baca juga: Daftar KA Jarak Jauh yang Masih Beroperasi Saat PPKM Darurat

Budi juga menekankan kepada masyarakat agar dapat mematuhi dan menjalankan aturan ini dengan baik dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Kalau bisa tetap di rumah saja selama masa PPKM Darurat karena saat ini kondisinya sangat membahayakan. Sayangi diri kita, saudara kita agar tetap aman dan tidak terpapar Covid-19," beber dia.

Adapun SE mengatur syarat perjalanan jarak jauh dan perjalanan aglomerasi. Perjalanan jarak jauh dan perjalanan dari atau menuju Jawa dan Bali harus menunjukan kartu telah vaksin. (minimal dosis pertama), dan hasil RT-PCR 2x24 Jam atau Antigen 1x24 Jam.

Pengetatan mobilitas di Pulau Jawa dan Bali dilakukan dengan mengharuskan pelaku perjalanan memiliki sertifikat vaksin, hasil RT-PCR 2x24 jam, atau tes antigen yang berlaku maksimal 1x24 jam untuk moda laut, darat, penyeberangan, dan kereta api jarak jauh.

Khusus moda transportasi udara, pelaku perjalanan wajib memiliki sertifikat vaksin dan wajib tes RT-PCR yang berlaku maksimal 2x24 jam di wilayah Jawa dan Bali.

Baca juga: Ada PPKM Darurat, Simak Syarat Perjalanan dari dan ke Luar Pulau Jawa-Bali

Namun perlu diketahui, sertifikat vaksin tidak menjadi mandatori untuk syarat pergerakan mobilitas di luar Jawa dan Bali. Penumpang diwajibkan mengisi e-Hac pada perjalanan udara, laut, dan penyeberangan.

Ada pula pengecualian sertifikat vaksin bagi bagi orang yang dikecualikan menerima vaksin sesuai alasan medis pada periode perjalanan.

Lalu akan dilaksanakan random sampling antigen test Covid-19 pada simpul-simpul transportasi, di antaranya terminal dan stasiun kereta api khususnya di wilayah dan kawasan aglomerasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Whats New
Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Whats New
Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

Whats New
Survei Litbang 'Kompas': Bandung Jadi Kota Metropolitan dengan Indeks Literasi Ekonomi Digital Tertinggi

Survei Litbang "Kompas": Bandung Jadi Kota Metropolitan dengan Indeks Literasi Ekonomi Digital Tertinggi

Whats New
Simak 6 Ciri-ciri Lowongan Kerja Bodong

Simak 6 Ciri-ciri Lowongan Kerja Bodong

Whats New
Dinilai Tidak Sesuai Spesifikasi LKPP Bekukan 20.652 Produk dalam E-Katalog

Dinilai Tidak Sesuai Spesifikasi LKPP Bekukan 20.652 Produk dalam E-Katalog

Whats New
Ombudsman Ungkap Malaadministrasi dalam Pendataan dan Penebusan Pupuk Bersubsidi

Ombudsman Ungkap Malaadministrasi dalam Pendataan dan Penebusan Pupuk Bersubsidi

Whats New
4 Solusi Kolaborasi Anti-Basi Menghadapi Badai PHK

4 Solusi Kolaborasi Anti-Basi Menghadapi Badai PHK

Work Smart
Menakar Potensi Industri Properti Tahun Depan

Menakar Potensi Industri Properti Tahun Depan

Whats New
Liburan Jadi Lebih Nyaman, Ini Solusi Tarik Tunai Saat Berada di Luar Negeri

Liburan Jadi Lebih Nyaman, Ini Solusi Tarik Tunai Saat Berada di Luar Negeri

BrandzView
Kisah Sukses 'Brand' Fesyen ZLY, Capai Omzet Rp 5 Miliar dan Tembus Pasar Malaysia

Kisah Sukses "Brand" Fesyen ZLY, Capai Omzet Rp 5 Miliar dan Tembus Pasar Malaysia

Whats New
Hadapi Gejolak Ekonomi 2023, Wamenkeu: Optimistis, tapi Tetap Waspada

Hadapi Gejolak Ekonomi 2023, Wamenkeu: Optimistis, tapi Tetap Waspada

Whats New
Terapkan ESG, KPI Targetkan Jadi Perusahaan Kilang dan Petrokimia Skala Global

Terapkan ESG, KPI Targetkan Jadi Perusahaan Kilang dan Petrokimia Skala Global

Whats New
Gandeng MKI, PLN Genjot Percepatan Transisi Energi

Gandeng MKI, PLN Genjot Percepatan Transisi Energi

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Kembali Ditutup Melemah ke Rp 15.743 Per Dollar AS

Nilai Tukar Rupiah Kembali Ditutup Melemah ke Rp 15.743 Per Dollar AS

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.