Pemerintah Akan Bebaskan Denda Administrasi bila Kalah Sengketa Pajak

Kompas.com - 04/07/2021, 10:14 WIB
Ilustrasi pajak THINKSTOCKIlustrasi pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memberikan pembebasan sanksi denda administrasi apabila terbukti kalah dari wajib pajak (WP) terkait. Meskipun sejauh ini banyak sengketa pajak yang dimenangkan oleh WP. Tujuannya untuk menciptakan fairness atas peraturan perpajakan di Indonesia.

Agenda reformasi perpajakan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Beleid ini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Panja RUU KUP Komixi XI DPR RI.

Baca juga: Menkeu Usul Pajak Orang Kaya Naik, Begini Penerapan di Negara Tetangga

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan membatalkan sanksi 100 persen apabila putusan Mahkamah Agung (MA) atas sengketa pajak dimenangkan oleh wajib pajak.

Sebaliknya, pemerintah akan menagih sanksi 100 persen wajib pajak, apabila putusan MA atas sengketa pajak dimenangkan pemerintah.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan, latar belakang pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut yakni dalam rangka keadilan dan kesetaraan dalam ketentuan perundang-undangan pajak. Sehingga, otoritas menilai perlu dilakukan penguatan administrasi perpajakan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ini sebut Neilmaldrin, belum ada pengaturan secara tertulis untuk pengenaan sanksi atas diterbitkannya putusan peninjauan kembali. Sehingga, terhadap wajib pajak tidak dapat dikenai sanksi, dan atas Surat Tagihan Pajak (STP) yang sudah diterbitkan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Oleh karena itu, perlu diusulkan pengaturan secara tegas dalam RUU KUP bahwa WP dapat dikenai sanksi administrasi apabila putusan peninjauan kembali menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah,” kata Neilmaldrin kepada Kontan.co.id, Jumat (2/7/2021).

Baca juga: Perusahaan Membandel, Sri Mulyani Bakal Kejar Pajak Sampai ke Luar Negeri

Selain itu lanjut dia, dengan adanya peninjauan kembali (PK), juga tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak.

“Melalui pengaturan tersebut, diharapkan kesetaraan dan keadilan dalam penerapan perundang-undangan perpajakan akan terwujud sehingga nantinya mampu mendorong iklim investasi,” kata Neilmaldrin.

Neilmaldrin menyampaikan, sejalan dengan diajukannya klausul RUU KUP ada lima strategi DJP untuk menekan angka persentase kekalahan pada sengketa pajak di masa mendatang.

Pertama, melakukan evaluasi atas putusan pengadilan sebagai bahan untuk perbaikan regulasi yang berpotensi menimbulkan sengketa berulang, serta untuk perbaikan implementasi di sisi hulu permasalahan.

Kedua, membangun knowledge management sengketa pajak. Ketiga, memperbaiki proses bisnis penanganan sengketa pajak. Keempat, mengintegrasikan sistem penanganan sengketa pajak. Kelima, ke depan akan dilakukan fungsionalisasi penelaah keberatan.

Baca juga: Lawan Sri Mulyani, Bambang Trihatmodjo Tolak Bayar Utang ke Pemerintah

Halaman:


Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lelang 7 Seri SUN Pekan Depan, Pemerintah Targetkan Serap Rp 8 Triliun

Lelang 7 Seri SUN Pekan Depan, Pemerintah Targetkan Serap Rp 8 Triliun

Whats New
Anak Usia 12 Tahun ke Bawah Kini Boleh Naik Pesawat

Anak Usia 12 Tahun ke Bawah Kini Boleh Naik Pesawat

Whats New
Niat Hati Buat Aduan pada CS Bank lewat Media Sosial Malah Kena Jebakan Penipuan

Niat Hati Buat Aduan pada CS Bank lewat Media Sosial Malah Kena Jebakan Penipuan

BrandzView
IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah Sore Ini

IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah Sore Ini

Whats New
Penjualan Kendaraan Diprediksi Capai 900.000 Unit Tahun Depan

Penjualan Kendaraan Diprediksi Capai 900.000 Unit Tahun Depan

Whats New
Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik, Pemerintah Bakal Setop Penjualan Mobil Konvensional pada 2050

Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik, Pemerintah Bakal Setop Penjualan Mobil Konvensional pada 2050

Whats New
Naik 35 Persen, Laba Bersih BTN Capai Rp 1,52 Triliun pada Kuartal III 2021

Naik 35 Persen, Laba Bersih BTN Capai Rp 1,52 Triliun pada Kuartal III 2021

Whats New
Pembangkit Listrik Tenaga Fosil Akan Hilang dari Indonesia pada 2060

Pembangkit Listrik Tenaga Fosil Akan Hilang dari Indonesia pada 2060

Whats New
Lewat 'Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja', Kemenaker Kembangkan Kewirausahaan Efektif

Lewat "Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja", Kemenaker Kembangkan Kewirausahaan Efektif

Rilis
Pandemi Covid-19 Membuat Digitalisasi Jadi Keniscayaan bagi Perbankan

Pandemi Covid-19 Membuat Digitalisasi Jadi Keniscayaan bagi Perbankan

Whats New
Bulog Siap Menyalurkan Jagung Subsidi untuk Peternak

Bulog Siap Menyalurkan Jagung Subsidi untuk Peternak

Whats New
Kurangi Pengangguran, Kemenaker Bentuk Inkubator Kewirausahaan dalam BLK Komunitas

Kurangi Pengangguran, Kemenaker Bentuk Inkubator Kewirausahaan dalam BLK Komunitas

Rilis
Ini Kunci Sukses Bos Radja Cendol, Sempat Hanya KKP hingga Punya Outlet di Hongkong

Ini Kunci Sukses Bos Radja Cendol, Sempat Hanya KKP hingga Punya Outlet di Hongkong

Smartpreneur
Mafia Tanah Berulah, Kementerian ATR/BPN: Kita Kejar Sampai Ujung Langit

Mafia Tanah Berulah, Kementerian ATR/BPN: Kita Kejar Sampai Ujung Langit

Rilis
Squid Game dan Subway, Marketing Popular Culture

Squid Game dan Subway, Marketing Popular Culture

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.