Pemerintah Buka Opsi Impor Untuk Penuhi Kebutuhan Oksigen Dalam Negeri

Kompas.com - 04/07/2021, 19:34 WIB
Pekerja menelepon distributor oksigen untuk mendapatkan pasokan di agen tabung oksigen, Pusang Sawit, Solo, Jawa Tengah, Kamis (01/07). ANTARA FOTOPekerja menelepon distributor oksigen untuk mendapatkan pasokan di agen tabung oksigen, Pusang Sawit, Solo, Jawa Tengah, Kamis (01/07).
Penulis Mutia Fauzia
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka opsi impor untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam negeri.

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Jubir Menko Marves) Jodi Mahardi mengatakan, keputusan tersebut akan diambil dengan mempertimbangkan ketersediaan oksigen dalam negeri yang saat ini kian terbatas.

"Kita menyadari ketersediaan oksigen terbatas, maka dari itu pemerintah akan terus mengusahakan dan mencari jumlah oksigen secara maksimal dengan berbagai cara, baik di industri lokal maupun menyiapkan opsi impor," jelas Jodi ketika memberikan pernyataan pers harian PPKM darurat, Minggu (4/7/2021).

Baca juga: Permintaan Oksigen Konsentrator Terkerek Naiknya Kasus Covid-19

"Saat ini keselamatan rakyat adalah hukum utama," jelas dia.

Seperti diketahui, seiring dengan lonjakan kasus Covid-19 dalam dua pekan terakhir, ketersediaan oksigen di pasaran kian menipis.

Bahkan, beberapa rumah sakit pun mengalami keterlambatan pasokan oksigen yang berakibat fatal bagi pasien Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jodi pun menjelaskan, terkait obat-obatan dan alat kesehatan yang kian dibutuhkan di masa PPKM, saat ini pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan nasional.

Hal tersebut dilakukan dengan terus meningkatkan kapasitas produksi industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri.

Baca juga: Kemenperin Diminta Dorong Industri Pasok 90 Persen Oksigen Buat Medis

"Koordinator PPKM meminta Kejakgung dan BPKP agar mengawasi program percepatan pengadaan produk farmasi dan alkes pada masa PPKM. Ini masa fenting, bukan saatnya mengambil kesempatan pribadi, sekali lagi hukuman pasti menanti," ujar Jodi.

Ia juga meminta agar masyarakat umum tidak menimbun oksigen di tengah situasi krisis saat ini.

"Bagi masyarakat umum yang tidak menghadapi situasi krisis merawat pasien Covid-19 jangan menimbun oksigen, kita priotitaskan untuk menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita saat ini. Distributor dan pelaku penimbun oksigen dan obat-obatan penting untuk perawatan Covid-19 adalah musuh masyarakat dan akan ada ganjarannya," kata dia.

Baca juga: Kemenperin Beberkan Alasan Tabung Gas Oksigen Langka

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.