Kemenperin Awasi Ketat Operasional Industri yang Boleh Beroperasi Selama PPKM Darurat

Kompas.com - 05/07/2021, 17:35 WIB
Menperin Agus Gumiwang Dokumentasi humas kemenperinMenperin Agus Gumiwang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dalam rangka pelaksanaan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali, hanya Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan tergolong dalam sektor esensial serta kritikal yang dapat beroperasi.

Namun, kata dia, perusahaan tersebut harus sesuai dengan jumlah staf maksimal yang telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Baca juga: PPKM Darurat, Begini Skenario Kinerja Ekonomi RI Menurut Sri Mulyani

“Para perusahaan tersebut wajib melaporkan operasionalisasi dan mobilitas kegiatan industri serta pelaksanaan protokol kesehatannya melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Partisipasi Industri Dalam Upaya Percepatan Penanganan dan Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” ujar Agus dalam siaran persnya, dikutip Kompas.com, Senin (5/7/2021).

Menperin menjelaskan, IOMKI yang dimiliki perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri dapat dicetak dan ditempelkan pada sarana dan prasarana industri yang terkait dengan operasionalisasi dan mobilitas perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri yang bersangkutan, termasuk sarana dan prasarana yang digunakan untuk mobilitas staf dan karyawan.

“Aparatur yang bertanggung jawab dalam pengawasan PPKM darurat Covid-19 dapat memeriksa kebenaran dan kesesuaian IOMKI yang dimiliki perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri melalui tanda elektronik yang tercantum dalam IOMKI yang bersangkutan dan apabila diperlukan dapat melakukan verifikasi ke Kemenperin,” papar Agus.

Dalam hal ini, Kemenperin juga akan melibatkan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), asosiasi industri, dan asosiasi kawasan industri untuk melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha industri agar pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 dapat berjalan  baik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Lion Air Tetapkan Syarat Terbang Selama PPKM Darurat, Ini Rinciannya

Selanjutnya, Kemenperin juga akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di pusat dan daerah dalam pemantauan penerapan protokol kesehatan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri.

“Kemenperin akan melakukan evaluasi dan pengawasan atas laporan operasionalisasi dan mobilitas kegiatan industri, termasuk pelaksanaan protokol kesehatan pada perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri yang telah memiliki IOMKI, serta akan menindak dengan tegas dalam hal perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri melakukan pelanggaran atas IOMKI,” jelas Agus.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamen BUMN Beberkan 2 Kendala Pembentukan Holding Ultra Mikro

Wamen BUMN Beberkan 2 Kendala Pembentukan Holding Ultra Mikro

Whats New
Kerap Ditanya Warga Untuk Apa Bayar Pajak, Ini Jawaban Sri Mulyani

Kerap Ditanya Warga Untuk Apa Bayar Pajak, Ini Jawaban Sri Mulyani

Whats New
PLN Cari Mitra Usaha Buat Bangun 101 SPKLU, Minat?

PLN Cari Mitra Usaha Buat Bangun 101 SPKLU, Minat?

Smartpreneur
Pencairan PMN Rp 20 Triliun untuk IFG Masuk Tahap Finalisasi

Pencairan PMN Rp 20 Triliun untuk IFG Masuk Tahap Finalisasi

Whats New
Komunitas Warteg: Pemerintah Perlu Menyubsidi Biaya Pendirian Koperasi UMKM

Komunitas Warteg: Pemerintah Perlu Menyubsidi Biaya Pendirian Koperasi UMKM

Whats New
Sri Mulyani Soroti Provinsi Banten gara-gara Belanja Bansos Rendah

Sri Mulyani Soroti Provinsi Banten gara-gara Belanja Bansos Rendah

Whats New
Sri Mulyani Sayangkan Dana Pemda untuk Bansos Menumpuk di Bank

Sri Mulyani Sayangkan Dana Pemda untuk Bansos Menumpuk di Bank

Whats New
Bank Jago Punya Layanan Keuangan Syariah, Bisa Diakses secara Digital

Bank Jago Punya Layanan Keuangan Syariah, Bisa Diakses secara Digital

Whats New
Sri Mulyani Minta Pemda Tepat Waktu Bayar Insentif Tenaga Kesehatan

Sri Mulyani Minta Pemda Tepat Waktu Bayar Insentif Tenaga Kesehatan

Whats New
Hari Maritim Nasional, Menhub: Potensi Bahari Harus Dimanfaatkan untuk Ekonomi Bangsa

Hari Maritim Nasional, Menhub: Potensi Bahari Harus Dimanfaatkan untuk Ekonomi Bangsa

Whats New
Dukung UMKM Go Digital, OttoPay Maksimalkan Sistem Pencatatan Transaksi dan Stok Barang

Dukung UMKM Go Digital, OttoPay Maksimalkan Sistem Pencatatan Transaksi dan Stok Barang

Rilis
IndiHome Gangguan, Telkom Janjikan Beri Kompensasi ke Pelanggan

IndiHome Gangguan, Telkom Janjikan Beri Kompensasi ke Pelanggan

Whats New
Bangun Kabel Listrik Bawah Laut, Sun Cable Suntik Dana Investasi ke RI Rp 36,6 Triliun

Bangun Kabel Listrik Bawah Laut, Sun Cable Suntik Dana Investasi ke RI Rp 36,6 Triliun

Whats New
IHSG Ditutup Naik 0,56 Persen, Asing Borong BBRI, BBCA, dan BUKA

IHSG Ditutup Naik 0,56 Persen, Asing Borong BBRI, BBCA, dan BUKA

Whats New
Mulai Besok, Tarif Rapid Test Antigen di Stasiun Turun Jadi Rp 45.000

Mulai Besok, Tarif Rapid Test Antigen di Stasiun Turun Jadi Rp 45.000

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.