Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Semester I 2021, Defisit APBN Capai Rp 283,2 Triliun

Kompas.com - 05/07/2021, 20:36 WIB
Mutia Fauzia

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I 2021 tercatat defisit mencapai Rp 283,2 triliun.

Nilai tersebut setara dengan 1,72 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Untuk realisasi semester ini kita mengalami defisit Rp 283,2 triliun atau 1,72 persen dari PDB," ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers yang dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin (5/7/2021).

Untuk diketahui, defisit APBN hingga semester I-2021 tersebut melebar bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp 257,8 triliun.

Baca juga: PPKM Darurat, Begini Skenario Kinerja Ekonomi RI Menurut Sri Mulyani

Defisit APBN terjadi lantaran realisasi penerimaan yang lebih rendah dari belanja pemerintah.
Sri Mulyani memaparkan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 886,9 triliun. Nilai tersebut tumbuh 9,1 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Angka Rp 886,9 triliun ini adalah 50,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.743,6 triliun," jelas Sri Mulyani.

Jumlah pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan pajak yang mencapai Rp 557,8 triliun, penerimaan be adan cukai Rp 122,2 triliunm dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 206,9 triliun.

Baca juga: Menkeu: Kartu Prakerja Tambah 2,8 Juta Peserta, Eksekusi Juli-Agustus

"Pertumbuhan pendapatan negara 9,1 persen dibanding tahun lalu yang terkontraksi 9,7 persen adalah kenaikan yang sangat tinggi dan bagus," kata Bendahara Negara.

Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp 1.170,1 triliun di semester I-2021. Realisasi tersebut naik 9,4 persen bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya.

Sri Mulyani mengatakan, realisasi belanja tersebut bersumber dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 796,3 triliun atau meningkat 19,1 persen dari tahun lalu.

Sementara untuk transfer ke daerah realisasinya hanya Rp 373,9 triliun,

"Ini (transfer ke daerah) terkontaksi 6,8 persen dibanding tahuhn lalu yang mencapai Rp 409,5 triliun. Ini sudah ditransfer pun masih ada SILPA atau belum dipakai langsung oleh pemerintah daerahnya," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Lawan Sri Mulyani, Bambang Trihatmodjo Tolak Bayar Utang ke Pemerintah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

BrandzView
Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Whats New
Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Whats New
Sebanyak 15 Proyek CCS/CCUS dalam Tahap Studi, Direncanakan Beroperasi Mulai 2030

Sebanyak 15 Proyek CCS/CCUS dalam Tahap Studi, Direncanakan Beroperasi Mulai 2030

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com