JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menambah anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini sebesar Rp 225,4 triliun. Artinya anggaran PEN 2021 menjadi sebesar Rp 924,83 triliun dari semula Rp 699,43 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penambahan anggaran dibutuhkan untuk penanganan lonjakan kasus Covid-19, serta untuk keperluan pemberian stimulus program PEN seiring adanya penerapan PPKM Darurat.
“Dengan PPKM Darurat ada usulan tambahan (dana PEN) yang besarnya Rp 225,4 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (5/7/2021).
Baca juga: BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan
Airlangga menyebutkan, secara rinci penambahan anggaran Rp 225,4 triliun akan dialokasikan untuk program kesehatan sebesar Rp 120,72 triliun, program prioritas Rp 10,89 triliun, perlindungan sosial Rp 28,7 triliun, insentif usaha Rp 15,1 triliun, dan dukungan UMKM Rp 50,04 triliun.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, usulan penambahan anggaran PEN akan dipertimbangkan untuk dilakukan guna membantu penanganan kesehatan. Saat ini pagu anggaran kesehatan mencapai Rp 172,84 triliun.
“Untuk yang (penambahan anggaran PEN), kita perkirakan untuk kelompok kesehatan diperlukan tambahan anggaran perawatan, termasuk beberapa untuk memenuhi kurang bayar dari 2020,” jelasnya.
Ia bilang, terkait masalah kurang bayar pada implementasi program kesehatan memang sebelum dibayarkan perlu adanya review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu.
Kendati demikian, Suahasil memastikan bahwa anggaran kesehatan akan memenuhi kebutuhan penanganan dan pengendalian Covid-19 di Indonesia.
“Melalui anggaran kesehatan 2021, semua kebutuhan perawatan kesehatan Covid-19 akan dicukupi. Mungkin akan mencapai kebutuhan Rp 40 triliun dan untuk obat serta insentif nakes akan ada peningkatan sedikit jadi Rp 9,15 triliun," papar dia.
Baca juga: Hingga Akhir April, Realisasi PEN Baru 22,3 Persen dari Pagu Rp 669,43 Triliun
Sementara anggaran untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi, pemerintah pusat akan mengkombinasikan dengan anggaran dari pemerintah daerah dengan memastikan pengadaan dan distribusinya berjalan lebih baik.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.