Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada PPKM Darurat, Pemerintah Tambah Anggaran PEN Rp 225,4 Triliun

Kompas.com - 05/07/2021, 21:01 WIB
Yohana Artha Uly,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menambah anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini sebesar Rp 225,4 triliun. Artinya anggaran PEN 2021 menjadi sebesar Rp 924,83 triliun dari semula Rp 699,43 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penambahan anggaran dibutuhkan untuk penanganan lonjakan kasus Covid-19, serta untuk keperluan pemberian stimulus program PEN seiring adanya penerapan PPKM Darurat.

“Dengan PPKM Darurat ada usulan tambahan (dana PEN) yang besarnya Rp 225,4 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (5/7/2021).

Baca juga: BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

Airlangga menyebutkan, secara rinci penambahan anggaran Rp 225,4 triliun akan dialokasikan untuk program kesehatan sebesar Rp 120,72 triliun, program prioritas Rp 10,89 triliun, perlindungan sosial Rp 28,7 triliun, insentif usaha Rp 15,1 triliun, dan dukungan UMKM Rp 50,04 triliun.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, usulan penambahan anggaran PEN akan dipertimbangkan untuk dilakukan guna membantu penanganan kesehatan. Saat ini pagu anggaran kesehatan mencapai Rp 172,84 triliun.

“Untuk yang (penambahan anggaran PEN), kita perkirakan untuk kelompok kesehatan diperlukan tambahan anggaran perawatan, termasuk beberapa untuk memenuhi kurang bayar dari 2020,” jelasnya.

Ia bilang, terkait masalah kurang bayar pada implementasi program kesehatan memang sebelum dibayarkan perlu adanya review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu.

Kendati demikian, Suahasil memastikan bahwa anggaran kesehatan akan memenuhi kebutuhan penanganan dan pengendalian Covid-19 di Indonesia.

“Melalui anggaran kesehatan 2021, semua kebutuhan perawatan kesehatan Covid-19 akan dicukupi. Mungkin akan mencapai kebutuhan Rp 40 triliun dan untuk obat serta insentif nakes akan ada peningkatan sedikit jadi Rp 9,15 triliun," papar dia.

Baca juga: Hingga Akhir April, Realisasi PEN Baru 22,3 Persen dari Pagu Rp 669,43 Triliun

Sementara anggaran untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi, pemerintah pusat akan mengkombinasikan dengan anggaran dari pemerintah daerah dengan memastikan pengadaan dan distribusinya berjalan lebih baik.

Di sisi lain, lanjut Suahasil, untuk pagu anggaran perlindungan sosial yang saat ini mencapai Rp 148,27 triliun diperkirakan akan terjadi peningkatan anggaran sekitar Rp 24 triliun.

Penambahan itu seiring dengan adanya perpanjangan berbagai stimulus di masa PPKM Darurat, seperti diskon tarif listrik yang akan dilanjutkan hingga kuartal III-2021 dari sebelumnya hanya sampai kuartal II-2021.

Selain itu, adanya perpanjangan bansos tunai yang semula selesai pada April 2021 kini menjadi ditambah untuk dua bulan ke depan. Serta ada pula percepatan penyaluran BLT Desa dan kartu sembako.

"Paling penting kami minta alokasi 18,8 juta penerima kartu sembako betul-betul tercapai, sekarang masih ada perbaikan data semoga bisa diperbaiki," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com