Evaluasi PPKM Darurat di Hari Kerja, Luhut: Macetnya Luar Biasa!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hasil evaluasi penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali pada Senin (5/7/2021) atau di hari kerja, masih menunjukkan mobilitas masyarakat yang tinggi.

Hal tersebut berdasarkan pemantauan yang dilakukan pemerintah, khususnya pada wilayah Jabodetabek. Kondisi itu terjadi karena masih banyak masyarakat yang harus ke kantor.

Luhut bilang, masih tingginya mobilitas masyarakat tersebut, membuat terjadi kemacetan di sejumlah ruas jalan dan menimbulkan kerumunan.

Baca juga: Soal 20 TKA China, Kemenhub: Masuk Sebelum PPKM Darurat Via Bandara Soekarno-Hatta

"Saya sendiri juga sempat keliling sebentar, dan memang saya lihat macetnya luar biasa," ungkap Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin (5/7/2021).

Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali itu menekankan, bahwa karyawan di perusahaan sektor non-esensial tak perlu bekerja di kantor (work from office) melainkan bisa dilakukan dari rumah (work from home).

Ia pun meminta perusahaan sektor non-esensial untuk tak memaksa karyawan bekerja dari kantor. Bahkan, karyawan di sektor tersebut diminta pula untuk melapor ke pemerintah setempat jika tetap diharuskan bekerja di kantor.

Khusus untuk wilayah DKI Jakarta karyawan dapat melaporkannya melalui aplikasi 'Jakarta Kini' atau JAKI.

"Saya menegaskan agar seluruh karyawan pada perusahaan sektor non-esensial yang dipaksa kerja di kantor, agar segera melaporkan pada pemerintah. Khusus di wilayah DKI Jakarta bisa melalui dinas tenagakerja atau melalui aplikasi JAKI milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," jelas Luhut.

Dia menyatakan, dengan semakin banyak perusahaan yang menerapkan kerja di rumah, maka akan semakin menekan mobilitas masyarakat dari wilayah Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi yang rata-rata bekerja di Jakarta. Sebab, lanjut Luhut, kondisi di moda transportasi kereta api juga nampak penuh kemarin.

Oleh sebab itu, ia minta, untuk pemerintah daerah bersama Polri dan Pangdam bisa langsung turun ke lapangan meninjau langsung perusahaan-perusahaan di sektor non-esensial yang masih beroperasi.