Kemenaker: 20 TKA China di Sulawesi Selatan Sudah Mengantongi Izin

Kompas.com - 06/07/2021, 09:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Ketenegakerjaan menyebutkan bahwa 20 TKA asal China sudah mengantongi izin untuk pengerjaan proyek strategis nasional (PSN). Kedatangan 20 TKA China ini juga dilakukan sebelum pemberlakuan PPKM Darurat.

Sebelumnya, kabar kedatangan 20 TKA asal China melalui Bandara Sultan Hasanudin, Sulawesi Selatan pada Sabtu (3/7/2021) ini sempat heboh lantaran berbarengan dengan pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa dan Bali.

Faktanya, 20 TKA masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta pada 25 Juni 2021 dan sudah menjalani karantina sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

Baca juga: Soal TKA China, Menteri Bahlil: Investasi Makin Besar Peluang Pekerjaan Juga Makin Besar

“Pada lampiran nomor urut 96 memang Kawasan Industri Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang ada dalam Perpres dimaksud," kata Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadly Harahap melalui siaran pers Senin malam (5/7/2021).

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan, 20 orang TKA tersebut datang sebagai calon tenaga kerja asing dalam rangka uji coba kemampuan dalam bekerja pada Proyek Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

“Kedatangan TKA China ini memang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,” tambah dia.

Dia memastikan pihaknya tetap berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertarns Provinsi Sulawesi Selatan yang terus melakukan pendataan dan pemantuan terhadap keberadaan calon TKA tersebut untuk memastikan keberadaannya sudah sesuai dengan regulasi.

Terkait kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat ini, Chairul menyatakan pihaknya tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan melalui SE Ketua Satgas Covid-19, SE Menaker, maupun instrukti-instruksi lainnya yang mengatur terkait hal tersebut.

“Pemerintah tetap berjuang melawan Pandemi Covid-19, namun ekonomi tetap berjalan lewat proyek-proyek strategis nasional, selama membawa kemanfaatan yang luas. Proyek yang melibatkan sedikit TKA untuk proses alih teknologi menyerap lebih banyak pekerja domestik. TKA didatangkan investor sesuai izin dan ketentuan/prosedur protokol kesehatan," ujar Chairul.

Hingga saat ini, proses pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk permohonan baru, masih tetap dihentikan sementara. Namun hal ini, dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan obyek vital strategis/nasional tersebut.

Baca juga: Soal 20 TKA China, Kemenhub: Masuk Sebelum PPKM Darurat Via Bandara Soekarno-Hatta

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Whats New
DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

Whats New
Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Spend Smart
Soal Investasi Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Soal Investasi Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Whats New
Nasabah KSP Indosurya Cipta Diminta Segera Gunakan Hak Hukumnya

Nasabah KSP Indosurya Cipta Diminta Segera Gunakan Hak Hukumnya

Whats New
Luhut Turun Tangan Bantu Pendistribusian Minyak Goreng

Luhut Turun Tangan Bantu Pendistribusian Minyak Goreng

Whats New
Gelar RUPST, TBIG Bakal Tebar Dividen Senilai Rp 815,7 Miliar

Gelar RUPST, TBIG Bakal Tebar Dividen Senilai Rp 815,7 Miliar

Whats New
Respons Inflasi, Bank Indonesia Bakal Naikkan Suku Bunga?

Respons Inflasi, Bank Indonesia Bakal Naikkan Suku Bunga?

Whats New
Apa Itu BPHTB? Pahami Pengertian, Subyek dan Obyek BPHTB

Apa Itu BPHTB? Pahami Pengertian, Subyek dan Obyek BPHTB

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.