Kemenaker: 20 TKA China di Sulawesi Selatan Sudah Mengantongi Izin

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Ketenegakerjaan menyebutkan bahwa 20 TKA asal China sudah mengantongi izin untuk pengerjaan proyek strategis nasional (PSN). Kedatangan 20 TKA China ini juga dilakukan sebelum pemberlakuan PPKM Darurat.

Sebelumnya, kabar kedatangan 20 TKA asal China melalui Bandara Sultan Hasanudin, Sulawesi Selatan pada Sabtu (3/7/2021) ini sempat heboh lantaran berbarengan dengan pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa dan Bali.

Faktanya, 20 TKA masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta pada 25 Juni 2021 dan sudah menjalani karantina sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

Baca juga: Soal TKA China, Menteri Bahlil: Investasi Makin Besar Peluang Pekerjaan Juga Makin Besar

“Pada lampiran nomor urut 96 memang Kawasan Industri Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang ada dalam Perpres dimaksud," kata Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadly Harahap melalui siaran pers Senin malam (5/7/2021).

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan, 20 orang TKA tersebut datang sebagai calon tenaga kerja asing dalam rangka uji coba kemampuan dalam bekerja pada Proyek Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

“Kedatangan TKA China ini memang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,” tambah dia.

Dia memastikan pihaknya tetap berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertarns Provinsi Sulawesi Selatan yang terus melakukan pendataan dan pemantuan terhadap keberadaan calon TKA tersebut untuk memastikan keberadaannya sudah sesuai dengan regulasi.

Terkait kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat ini, Chairul menyatakan pihaknya tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan melalui SE Ketua Satgas Covid-19, SE Menaker, maupun instrukti-instruksi lainnya yang mengatur terkait hal tersebut.

“Pemerintah tetap berjuang melawan Pandemi Covid-19, namun ekonomi tetap berjalan lewat proyek-proyek strategis nasional, selama membawa kemanfaatan yang luas. Proyek yang melibatkan sedikit TKA untuk proses alih teknologi menyerap lebih banyak pekerja domestik. TKA didatangkan investor sesuai izin dan ketentuan/prosedur protokol kesehatan," ujar Chairul.

Hingga saat ini, proses pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk permohonan baru, masih tetap dihentikan sementara. Namun hal ini, dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan obyek vital strategis/nasional tersebut.

Baca juga: Soal 20 TKA China, Kemenhub: Masuk Sebelum PPKM Darurat Via Bandara Soekarno-Hatta

Berdasarkan Surat (SE) Edaran Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan TKA dalam Upaya Pencegahan masuknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka untuk sementara proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih dihentikan.

"Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada PSN dan objek vital strategis/nasional berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari kementerian/lembaga terkait," tambah Chairul.

Sesuai SE Nomor M/3/HK.04/II/2021, Pemberi Kerja dapat mengajukan permohonan penggunaan TKA bagi TKA yang masih berada di wilayah Indonesia. SE ini mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2021 hingga batas waktu yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Baca juga: TKA Masuk Industri Strategis, Luhut: Enggak Boleh Marah, Ada Alih Teknologi