Menperin: Perusahaan dan Kawasan Industri yang Punya IOMKI Bisa Beroperasi Selama PPKM Darurat

Kompas.com - 06/07/2021, 12:57 WIB
Menperin Agus Gumiwang Dokumentasi humas kemenperinMenperin Agus Gumiwang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, untuk menjamin operasional kegiatan industri dan kawasan industri khususnya dalam masa PPKM darurat, Kemenperin mewajibkan semua perusahaan industri dan kawasan industri memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) serta menyampaikan pelaporan mingguan sesuai kewajibannya.

Dengan memiliki IOMKI tersebut, maka perusahaan industri dan kawasan industri dapat terus beroperasi di masa PPKM darurat dengan tetap wajib mematuhi ketentuan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sebagai prasyarat.

Baca juga: KSPI Minta Pemerintah Lindungi Kesehatan Buruh yang Tetap Bekerja Saat PPKM Darurat

"Kami tekankan kembali bahwa hanya perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan tergolong dalam sektor esensial dan kritikal yang dapat beroperasi sesuai dengan jumlah staf maksimal yang telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 202,"ujar Agus dalam webinar Kebijakan dan Implementasi PPKM Darurat secara virtual, Selasa (6/7/2021).

Selain itu, perusahaan tersebut juga harus melaporkan operasionalisasi dan mobilitas kegiatan industri serta pelaksanaan protokol kesehatannya melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Partisipasi Industri Dalam Upaya Percepatan Penanganan dan Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kemenperin juga akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 di pusat dan daerah untuk melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri.

"Kami juga akan melakukan evaluasi dan pengawasan atas laporan operasionalisasi dan mobilitas kegiatan industri termasuk pelaksanaan protokol kesehatan pada Perusahaan yang memiliki IOMKI serta akan menindak dengan tegas dalam hal Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri melakukan pelanggaran atas IOMKI," jelas Agus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: PPKM Darurat, Sandiaga Uno Tetap Persiapkan Pembukaan Pariwisata

Agus menyebutkan, sejak diberlakukannya PSBB tahun lalu, untuk wilayah Jawa dan Bali hingga saat ini, telah dikeluarkan sejumlah 18.092 IOMKI, sehingga perusahaan tetap dapat beroperasi dan memberikan kesempatan kepada 5.172.553 pekerja untuk tetap bekerja.

Walau demikian, ada sejumlah 425 IOMKI telah dicabut karena tidak memenuhi syarat.

"Dari jumlah tersebut, sampai dengan tanggal 4 Juli 2021 kemarin kami rincikan, telah diterbitkan IOMKI di Provinsi Banten sebanyak 3.265 IOMKI, DKI Jakarta sebanyak 1.414 IOMKI, Jawa Tengah sebanyak 1.397 IOMKI, Yogyakarta sebanyak 140 IOMKI, Jawa Timur sebanyak 3.810 IOMKI, dan Bali sebanyak 111 IOMKI," papar Agus.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sampai Agustus 2021, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 550,6 Triliun

Sampai Agustus 2021, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 550,6 Triliun

Whats New
Optimalkan Lahan Sekitar Stasiun, KAI Kembangkan Kawasan TOD

Optimalkan Lahan Sekitar Stasiun, KAI Kembangkan Kawasan TOD

Whats New
Perluas Investasi ke Startup Indonesia, Capria Ventures Gandeng Perusahaan Investasi Milik Pandu Sjahrir

Perluas Investasi ke Startup Indonesia, Capria Ventures Gandeng Perusahaan Investasi Milik Pandu Sjahrir

Rilis
Sebut Gernas BBI dan Penanganan Covid-19 Baik, Luhut: Itu karena Leadership Presiden yang Kuat

Sebut Gernas BBI dan Penanganan Covid-19 Baik, Luhut: Itu karena Leadership Presiden yang Kuat

Whats New
Penerimaan Pajak Tembus Rp 741,3 Triliun, Sri Mulyani: Konsumsi Mulai Membaik

Penerimaan Pajak Tembus Rp 741,3 Triliun, Sri Mulyani: Konsumsi Mulai Membaik

Whats New
IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

Whats New
Dua Tahun Eksis, Ajaib Gandeng Lebih dari 1 Juta Investor Saham

Dua Tahun Eksis, Ajaib Gandeng Lebih dari 1 Juta Investor Saham

Rilis
Saling Bantah Pejabat Kemendag Vs Kementan soal Stok Jagung

Saling Bantah Pejabat Kemendag Vs Kementan soal Stok Jagung

Whats New
Dana Simpanan Dijamin, LPS Minta Masyarakat Tak Khawatir Nabung di Bank Digital

Dana Simpanan Dijamin, LPS Minta Masyarakat Tak Khawatir Nabung di Bank Digital

Whats New
Gelar RUPSLB, Pemegang Saham Setujui Rencana Stock Split Saham BBCA

Gelar RUPSLB, Pemegang Saham Setujui Rencana Stock Split Saham BBCA

Whats New
Agustus 2021, Defisit APBN Tembus Rp 383,2 Triliun

Agustus 2021, Defisit APBN Tembus Rp 383,2 Triliun

Whats New
Pemerintah Batasi Pintu Masuk Kedatangan Internasional, Simak Lokasi dan Syaratnya

Pemerintah Batasi Pintu Masuk Kedatangan Internasional, Simak Lokasi dan Syaratnya

Whats New
Tren Penurunan Harga Bitcoin Dinilai Masih dalam Batas Wajar

Tren Penurunan Harga Bitcoin Dinilai Masih dalam Batas Wajar

Whats New
Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Whats New
Sri Mulyani Waspadai Dampak Evergrande karena Bisa Pengaruhi Ekspor RI

Sri Mulyani Waspadai Dampak Evergrande karena Bisa Pengaruhi Ekspor RI

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.