Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menperin: Perusahaan dan Kawasan Industri yang Punya IOMKI Bisa Beroperasi Selama PPKM Darurat

Kompas.com - 06/07/2021, 12:57 WIB
Elsa Catriana,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, untuk menjamin operasional kegiatan industri dan kawasan industri khususnya dalam masa PPKM darurat, Kemenperin mewajibkan semua perusahaan industri dan kawasan industri memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) serta menyampaikan pelaporan mingguan sesuai kewajibannya.

Dengan memiliki IOMKI tersebut, maka perusahaan industri dan kawasan industri dapat terus beroperasi di masa PPKM darurat dengan tetap wajib mematuhi ketentuan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sebagai prasyarat.

Baca juga: KSPI Minta Pemerintah Lindungi Kesehatan Buruh yang Tetap Bekerja Saat PPKM Darurat

"Kami tekankan kembali bahwa hanya perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan tergolong dalam sektor esensial dan kritikal yang dapat beroperasi sesuai dengan jumlah staf maksimal yang telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 202,"ujar Agus dalam webinar Kebijakan dan Implementasi PPKM Darurat secara virtual, Selasa (6/7/2021).

Selain itu, perusahaan tersebut juga harus melaporkan operasionalisasi dan mobilitas kegiatan industri serta pelaksanaan protokol kesehatannya melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Partisipasi Industri Dalam Upaya Percepatan Penanganan dan Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kemenperin juga akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 di pusat dan daerah untuk melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri.

"Kami juga akan melakukan evaluasi dan pengawasan atas laporan operasionalisasi dan mobilitas kegiatan industri termasuk pelaksanaan protokol kesehatan pada Perusahaan yang memiliki IOMKI serta akan menindak dengan tegas dalam hal Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri melakukan pelanggaran atas IOMKI," jelas Agus.

Baca juga: PPKM Darurat, Sandiaga Uno Tetap Persiapkan Pembukaan Pariwisata

Agus menyebutkan, sejak diberlakukannya PSBB tahun lalu, untuk wilayah Jawa dan Bali hingga saat ini, telah dikeluarkan sejumlah 18.092 IOMKI, sehingga perusahaan tetap dapat beroperasi dan memberikan kesempatan kepada 5.172.553 pekerja untuk tetap bekerja.

Walau demikian, ada sejumlah 425 IOMKI telah dicabut karena tidak memenuhi syarat.

"Dari jumlah tersebut, sampai dengan tanggal 4 Juli 2021 kemarin kami rincikan, telah diterbitkan IOMKI di Provinsi Banten sebanyak 3.265 IOMKI, DKI Jakarta sebanyak 1.414 IOMKI, Jawa Tengah sebanyak 1.397 IOMKI, Yogyakarta sebanyak 140 IOMKI, Jawa Timur sebanyak 3.810 IOMKI, dan Bali sebanyak 111 IOMKI," papar Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Investor Khawatir APBN Prabowo, Menko Airlangga: Jangan Mendiskreditkan, Indonesia dalam Situasi Bagus

Investor Khawatir APBN Prabowo, Menko Airlangga: Jangan Mendiskreditkan, Indonesia dalam Situasi Bagus

Whats New
Tahun Ini, Sedekah Kurban BPKH Ambil Tema Berkelanjutan dan Sasar Daerah Terpencil

Tahun Ini, Sedekah Kurban BPKH Ambil Tema Berkelanjutan dan Sasar Daerah Terpencil

Whats New
KAI Buka Rekrutmen Pegawai dari Jenjang SMA hingga S1, Ini Formasinya

KAI Buka Rekrutmen Pegawai dari Jenjang SMA hingga S1, Ini Formasinya

Whats New
Mendag Lepas Ekspor Produk Baja ke Australia, Kanada, dan Puerto Riko

Mendag Lepas Ekspor Produk Baja ke Australia, Kanada, dan Puerto Riko

Whats New
3 Cara Mengatasi ATM BRI Terblokir tapi Masih Ingat PIN

3 Cara Mengatasi ATM BRI Terblokir tapi Masih Ingat PIN

Spend Smart
Buka Kantor di Jakarta, Perusahaan Global Vertiv Sasar Pasar Data Center Indonesia

Buka Kantor di Jakarta, Perusahaan Global Vertiv Sasar Pasar Data Center Indonesia

Whats New
Ketahui, Definisi Politik Kantor dan Contohnya

Ketahui, Definisi Politik Kantor dan Contohnya

Work Smart
Akselerasi Digitalisasi Bisnis di Indonesia, Mekari Akuisisi Jojonomic

Akselerasi Digitalisasi Bisnis di Indonesia, Mekari Akuisisi Jojonomic

Whats New
Jemaah Haji Dilarang Bawa Zamzam di Koper, Dendanya Capai Rp 25 Juta

Jemaah Haji Dilarang Bawa Zamzam di Koper, Dendanya Capai Rp 25 Juta

Whats New
Soal Akusisi Sumber Beras di Kamboja, Bos Bulog Jamin Tak Ganggu Penggilingan Padi Domestik

Soal Akusisi Sumber Beras di Kamboja, Bos Bulog Jamin Tak Ganggu Penggilingan Padi Domestik

Whats New
Bank Jago: Peran Nasabah Penting untuk Hindari Kebocoran Data

Bank Jago: Peran Nasabah Penting untuk Hindari Kebocoran Data

Whats New
APJAJI Keluhkan Tarif Batas Tas Tiket Pesawat Tak Kunjung Direvisi, Maskapai Bisa Bangkrut

APJAJI Keluhkan Tarif Batas Tas Tiket Pesawat Tak Kunjung Direvisi, Maskapai Bisa Bangkrut

Whats New
Bakal Jalankan Program Penjaminan Polis, LPS: Tugas Berat

Bakal Jalankan Program Penjaminan Polis, LPS: Tugas Berat

Whats New
Menperin Sebut Dumping Jadi Salah Satu Penyebab PHK di Industri Tekstil

Menperin Sebut Dumping Jadi Salah Satu Penyebab PHK di Industri Tekstil

Whats New
Data Terbaru Uang Beredar di Indonesia, Hampir Tembus Rp 9.000 Triliun

Data Terbaru Uang Beredar di Indonesia, Hampir Tembus Rp 9.000 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com