Simak Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Nilai Tukar Rupiah yang Disepakati DPR dan Pemerintah

Kompas.com - 06/07/2021, 15:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat untuk melakukan perubahan terhadap sejumlah asumsi makro dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said mengatakan, perubahan tersebut dilakukan selaras dengan perkembangan ekonomi nasional, yang diproyeksi akan terdampak seiring dengan adanya lonjakan kasus Covid-19 selama beberapa pekan terakhir.

"Kita harus mampu merancang kebijakan fiskal yang efektif fleksibel dan responsif namun tetap dalam kerangka prudent dan akuntabel," katanya dalam gelaran Rapat Paripurna DPR, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: Harga Emas dan Minyak Dunia Naik

Untuk asumsi makro, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 tetap ditargetkan berada di rentang 5,2-5,8 persen.

Kemudian, inflasi ditargetkan berada pada rentang 3 persen plus minus 1.

Adapun sejumlah indikator asumsi makro yang dilakukan perubahan yaitu, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, harga minyak mentah nasional, dan lifting minyak dan gas.

Nilai tukar rupiah diubah menjadi Rp 13.900-14.800 per dollar AS, menguat dibanding sebelumnya Rp 13.900-15.00 per dollar AS.

Kemudian, harga minyak mentah yang disepakati oleh DPR dan pemerintah ialah 55-70 dollar AS per barrel, lebih tinggi dibanding sebelumnya 55-65 dollar AS per barrel.

Baca juga: DPR: Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen pada 2022 Sulit Dikejar, Jika...

Sementara untuk target lifting minyak bumi dirubah menjadi 686.000-750.000 barrel per hari, dari sebelumnya 686.000-726.000 barrel per hari.

"Lifting gas bumi 1.031 sampai 1.103 (juta barrel minyak ekuvalen per hari), kesepakatan 1.031 sampai 1.200," kata Muhidin.

Muhidin menyebutkan, pemerintah perlu mendongkrak pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahun ini, sehingga target pertumbuhan ekonomi tahun depan dapat tercapai.

"Pemerintah sangat sulit mengejar target pertumbuhan PDB tahun depan minimal 5 persen bila pertumbuhan PDB kita pada tahun ini di bawah 3 persen," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.