Buka-bukaan Wamen BUMN soal Keuangan BUMN Karya yang Memprihatinkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaporkan kondisi perusahaan pelat merah di sektor konstruksi atau BUMN Karya tengah mengalami kesulitan keuangan.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, ada dua hal yang menyebabkan kondisi keuangan BUMN Karya tertekan, yakni dampak dari pandemi Covid-19 yang membuat sulitnya mendapat kontrak baru maupun penjualan dan penugasan yang sangat berat.

"Kondisi (BUMN) Karya saat ini cukup memprihatinkan, kombinasi dari adanya tekanan Covid-19 dan penugasan yang memang sangat berat, karena tidak di dukung pula dengan PMN yang memadai," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: Ini Penyebab Utang BUMN Karya Membengkak versi Said Didu

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa sepanjang 2017-2019 hampir tidak ada PMN yang diberikan pemerintah ke BUMN Karya yang mengerjakan proyek strategis nasional (PSN).

Ia menjelaskan, pada Perum Perumnas kondisinya mengalami penurunan pendapatan yang signifikan sebesar 27,25 persen. Hal ini disebabkan melambatnya penjualan rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR).

Alhasil, invetori rumah Perumnas menjadi besar, yang mengakibatkan rasio utang terhadap ekuitas meningkat tajam. Perumnas tercatat memiliki utang sebesar Rp 4,62 triliun yang saat ini sedang dilakukan restrukturisasi.

"Namun untuk memastikan bahwa ke depan neraca maupun kekuatan likuiditasnya memadai, kami menginginkan adanya tambahan PMN untuk memastikan bahwa penugasan perumnas untuk membangun rumah bagi MBR bisa berkelanjutan," jelas Tiko.

Lalu pada PT Waskita Karya Tbk (Persero), keuangannya tertekan karena pada 2015-2016 perseroan mengambil alih proyek-proyek jalan tol Trans Jawa dari swasta yang tidak berkelanjutan untuk diselesaikan.

Kondisi itu membuat utang perseroan meningkat tajam mencapai Rp 64,94 triliun. Di sisi lain, Waskita juga mengalami penurunan pendapatan sebesar 48,42 persen.

"Kami lakukan restrukturisasi menyeluruh pada Waskita, akan ada dua skema dari pemerintah, yaitu Rp 15 triliun untuk penjaminan penyelesaian proyek-proyek yang sudah ada, dan modal baru Rp 7,9 triliun terutama untuk memperkuat permodalan, karena banyaknya modal yang terserap untuk mengambil tol-tol di masa lalu," paparnya.

Pada PT Hutama Karya kondisinya saat ini mengalami situasi berat karena pengerjaan proyek tol Trans Sumatera yang diiringi keterlambatan PMN selama dua tahun. Sehingga nilai aset dan utang perusahaan meningkat tajam, namun ekuitas tidak berubah.

Baca juga: Erick Thohir: Tak Sampai 50 Persen BUMN yang Siap Kompetisi dengan Swasta dan Asing

Perseroan pun tercatat memiliki utang sebesar Rp 50,55 triliun dengan pendapatan yang turun sebesar 17,99 persen. Untuk melanjutkan pengerjaan proyek Trans Sumatera tahap I dengan total nilai Rp 66 triliun, pemerintah akan memberikan bantuan modal secara bertahap.

"Tahun ini dapat Rp 25 triliun dan di 2022 akan ada Rp 30 triliun lagi untuk memperkuat tahap 1, dan sisanya akan diberikan pada 2023," kata Tiko.

Baca juga: Jamin Ketersediaan Oksigen, Erick Thohir Kerahkan BUMN-BUMN Ini

Kemudian PT Wijaya Karya Tbk turut mengalami tekanan karena adanya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang membutuhkan modal besar. Saat ini pendapatan perseroan turun sebesar 39,23 persen dan utang mencapai Rp 24,28 triliun.

Sementara kondisi PT Adhi Karya Tbk dan PT PP Tbk masih memiliki kondisi keuangan yang cukup baik ketimbang BUMN Karya lainnya, meski mengalami penurunan pendapatan masing-masing sebesar 29,27 persen dan 32,84 persen.

"Wika juga ada tekanan karena memang adanya kereta cepat Jakarta-Bandung yang membutuhkan permodalan besar sekali. Sementera dari sisi Adhi dan PP relatif lebih baik," pungkas Tiko.

Baca juga: Erick Thohir Mau Serahkan Laporan Keuangan BUMN ke Jokowi