Nusron Wahid Nilai BUMN Berdarah-darah Jalankan Penugasan Pemerintah

Kompas.com - 08/07/2021, 18:30 WIB
Gedung Kementerian BUMN Dokumentasi Kementerian BUMNGedung Kementerian BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI Nusron Wahid menilai banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terbebani dengan penugasan dari pemerintah meski telah mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Menurut dia, sebenarnya perusahaan pelat merah itu lebih senang jika melakukan aksi korporasi yang murni secara bisnis.

"Saya paham betul kalau teman-teman BUMN dikasih kesempatan memilih, mereka lebih setuju dan senang pendekatan bisnis murni, tidak mau melaksanakan PMN penugasan," ujar Nusron, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: Suntik 12 BUMN, Erick Thohir Minta Dana PMN Rp 72,44 Triliun

Legislator dari Partai Golkar itu menyebut penugasan pemerintah seharusnya jangan dibebankan kepada BUMN, melainkan menjadi tanggung jawab kementerian teknis.

Seharusnya, lanjut dia, BUMN tak perlu menjadi investor, melainkan cukup sebagai kontraktor dalam setiap penugasan pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini seharusnya lebih masuk dan lebih simpel seandainya proyek (penugasan) ini dilakukan dalam bentuk pendekatan proyek pemerintah seperti dilakukan Kementerian PUPR atau kementerian lain," kata Yusron.

Dia meyakini skema tersebut akan lebih menguntungkan dan menyehatkan kondisi perusahaan ketimbang harus menjadi investor dan menggarap setiap penugasan pemerintah.

"Karena ini dipaksa untuk melaksanakan investasi, maka mau tidak mau mereka berdarah-darah, banyak mereka berpuasa, sebetulnya dari sisi pekerjaan untung, tapi akibat investasi jadi rugi," ungkapnya.

Baca juga: Tak Punya BUMN yang Produksi Oksigen, Ini Cara Erick Thohir Atasi Kelangkaan Oksigen

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) di 2022 sebesar Rp 72,44 truliun. PMN itu rencanannya untuk menyuntik 12 BUMN guna menggarap penugasan maupun restrukturisasi akibat pandemi Covid-19.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pada usulan anggaran PMN 2022 sebanyak 80 persen akan diberikan ke perusahaan pelat merah yang menggarap proyek pemerintah, sementara 6,9 persen akan diberikan untuk keperluan restrukturisasi.

"Jadi kalau dikumulatifkan sebanyak 87 persen itu adalah hal-hal yang tidak bisa terelakkan. Jadi ini totalnya (PMN 2022) Rp 72,449 triliun," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (8/7/2021).

Adapun BUMN yang menerima suntikan PMN paling besar, beberapa diantaranya yakni PT Hutama Karya sebesar Rp 31,35 triliun, PT Aviasi Pariwisata Indonesia Rp 9,31 triliun, dan PT PLN sebesar Rp 8,23 trilun.

Baca juga: PP Holding Ultra Mikro Terbit, Ini Kata PNM dan Pegadaian

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.