Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bappenas: Satu Data Jadi Kunci Penting Pengambilan Kebijakan di Masa Pandemi

Kompas.com - 09/07/2021, 10:23 WIB
Yohana Artha Uly,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, pentingnya penggunaan data bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Kebijakan itu untuk penanganan pandemi dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, diperlukan kesatuan data antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda). 

Baca juga: Menuju Satu Data, Bank Siap Terapkan Laporan Terintegrasi mulai Juli 2021

Suharso bilang, hal ini juga menjadi arahan Presiden Joko Widodo yang bersifat mendesak.

"Di tengah pandemi ini data tentu memegang peranan penting dalam perumusan kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional," ujar dia dalam webinar Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI), Kamis (8/7/2021).

Suharso menjelaskan, pada tahun ini, yang menjadi prioritas program Satu Data Indonesia di antaranya mencakup basis data terkait pembangunan berkelanjutan, UMKM, bantuan sosial (bansos), hingga subsidi pemerintah.

Sehingga untuk percepatan implementasi satu data pada program-program tersebut, Bappenas pun memperkuat koordinasi antara pemangku kepentingan terkait.

Salah satunya dengan membuat gugus tugas mengenai data yang melibatkan pihak masing-masin kementerian/lembaga (K/L).

Baca juga: Bappenas: Data Pemerintah Kerap Tak Akurat dan Tumpang Tindih

"Dengan visi yang sama mewujudkan sistem infomarsi dana bantuan pemerintah yang terintegrasi sebagai wujud pengelolaan keuangan negara berdasarkan Satu Data Indonesia, pemeirntah berupaya mendukung terciptanya data yang akurat, tidak tumpang tindih, muktahir, serta dapat digunakan antara K/L," papar Suharso.

Suharso mengakui, data selalu menjadi persoalan untuk bisa mengambil kebijakan yang tepat, lantaran tak terintegrasi dengan baik antara K/L juga pemda.

Oleh sebab itu, pemerintah mencanangkan program Satu Data Indonesia.

Program ini dimaksudkan untuk mengatur dan meninggkatkan perbaikan tata kelola data di K/L di pusat maupun pemda hingga ke tingkat kecamatan, keluarahan, dan desa.

Ia bilang, data yang selama ini ada di setiap K/L dan pemda diproduksi dengan standar dan metodologi yang berbeda-beda.

Baca juga: Bappenas: NTT Bisa Andalkan Energi Baru Terbarukan untuk Kembangkan Ekonomi

Akibatnya menghasilkan data yang tumpang tindih, tidak akurat, tidak berstandar, serta tidak bisa digunakan antar K/L dan pemda.

"Data yang diperlukan bisa ada di mana-mana, tetapi kadang kala data yang dipelrukan tidak ada dimana-mana," ungkap Suharso.

Ia menjelaskan, sebagai dewan pengawas program Satu Data Indonesia, Bappenas akan mengkoordinasikan pelaksanaannya agar data-data tidak lagi tumpang tindih dan tetap terjaga integritas serta metadatanya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Data tersebut pun diharapkan menjadi dasar dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan," pungkas Suharso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com