Erick Thohir Mau Integrasikan Data Kesehatan dengan Aplikasi Pedulilindungi

Kompas.com - 09/07/2021, 16:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, saat ini sedang dilakukan tahap uji coba integrasi data kesehatan dengan aplikasi Pedulindungi.

Nantinya Pedulilindungi akan menjadi aplikasi tunggal yang mengintegrasikan data kesehatan yang meliputi hasil swab tes PCR/Antigen, sertifikat vaksin Covid-19 dan kartu kesehatan elektronik.

Sehingga, masyrakat yang ingin melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi umum tak perlu repot lagi membawa hard copy dokumen yang menjadi persyaratan perjalanan di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Cara Cetak Sertifikat Vaksin Covid-19 di Pedulilindungi

"Data hasil swab PCR atau Antigen sertifikat vaksin dan kartu kesehatan elektronik terintegrasi dengan aplikasi Pedulilindungi dan proses di bandara yang dikelola BUMN, Angkasa Pura 1 dan 2," ujar Erick dalam video yang diunggahya di akun Instagram pribadinya pada Jumat (9/7/2021).

Mantan bos Inter Milan ini berharap dengan integrasi data itu semakin memudahkan masyarakat dan petugas di bandara dalam proses pemeriksaan penumpang.

"Jadi kita bisa memastikan hanya penumpang dalam keadaan sehat yang bisa melakukan perjalanan udara, sambil mencegah pemalsuan hasil test dan sertifikat vaksinasi yang jadi syarat perjalanan," kata dia

Erick menambahkan, dengan integrasi data ini masyarakat tak perlu repot-repot antre yang bisa menyebabkan kerumunan saat proses pemeriksaan dokumen persyaratan perjalanan selama pandemi Covid-19.

"Ke depannya mekanisme ini akan diperluas untuk perjalanan darat, laut dan digunakan di lokasi-lokasi pariwisata. Saya percaya integrasi ini sangat krusial untuk memitigasi penyebaran Covid-19, menciptakan rasa aman dan melindungi kesehatan, baik WNI maupun asing yang menggunakan transportasi," ucap pendiri Mahaka Media tersebut.

Menteri BUMN ini menegaskan, kebijakan ini tidak hanya diterapkan saat masa PPKM Darurat saja. Kebijakan ini akan diberlakukan hingga masa yang akan datang.

"Integrasi sistem dan data bukan persoalan mudah, tapi dampaknya luar biasa. Terutama untuk memastikan program-program pemerintah tepat sasaran. Seperti yang mulai diwujudkan hari ini," ungkapnya.

Baca juga: Darurat, Erick Thohir Minta Truk Tangki Pertamina Angkut Oksigen

Sebagai informasi, selama masa PPKM Darurat masyarakat yang ingin berpergian menggunakan pesawat diwajibkan menujukan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat perjalanan. Selain itu, mereka juga harus membawa hasil negatif Covid-19 melalui tes berbasis PCR pada H-2 sebelum keberangkatan.

Sementara itu, untuk masyarakat yang ingin berpergian menggunakan kereta api juga wajib menunjukan sertifikat vaksinasi dosis pertama.

Selain itu, mereka juga harus membawa hasil negatif Covid-19 melalui tes berbasis PCR pada H-2 sebelum keberangkatan. Syarat PCR ini bisa digantikan dengan surat keterangan negatif rapid test antigen, yang sampelnya diambil 1×24 jam atau di stasiun sebelum keberangkatan, untuk perjalanan KA antarkota di Pulau Jawa dan Sumatra.

Kemudian, bagi masyarakat yang ingin berpergian menggunakan bus juga diwajibkan menunjukan sertifikat vaksinasi. Tak hanya itu, penumpang juga harus membawa hasil negatif Covid-19 melalui tes berbasis PCR pada H-2 sebelum keberangkatan. yarat PCR ini bisa digantikan dengan surat keterangan negatif rapid test antigen, yang sampelnya diambil 1×24 jam.

Persyaratan yang sama juga diwajibkan jika masyarakat ingin berpergian menggunakan moda transportasi laut.

Baca juga: Syarat Perjalanan PPKM Darurat: Darat, Laut, Udara, dan KA

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KA Argo Parahyangan Bakal Di-Nonaktifkan, Jubir Luhut hingga Kemenhub Kompak Sebut Masih Dalam Pembahasan

KA Argo Parahyangan Bakal Di-Nonaktifkan, Jubir Luhut hingga Kemenhub Kompak Sebut Masih Dalam Pembahasan

Whats New
Bappenas Luncurkan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, Ini Manfaatnya

Bappenas Luncurkan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, Ini Manfaatnya

Whats New
BI Lakukan Penyesuaian Kegiatan Operasional Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2023

BI Lakukan Penyesuaian Kegiatan Operasional Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2023

Whats New
Kemenkop UKM Ungkap Klasifikasi KSP yang Berpotensi Jadi 'Open Loop' dalam RUU P2SK

Kemenkop UKM Ungkap Klasifikasi KSP yang Berpotensi Jadi "Open Loop" dalam RUU P2SK

Whats New
KemenkopUKM Usulkan Koperasi yang Menjalankan Usaha di Sektor Jasa Keuangan Diawasi OJK

KemenkopUKM Usulkan Koperasi yang Menjalankan Usaha di Sektor Jasa Keuangan Diawasi OJK

Whats New
IndiHome Targetkan Tambah 1,8 Juta Pelanggan di Tahun Depan, Begini Strateginya

IndiHome Targetkan Tambah 1,8 Juta Pelanggan di Tahun Depan, Begini Strateginya

Whats New
[Kompasianival 2022 Better Nation] Indonesia Jadi Tuan Rumah Ajang Olahraga, Siapkah?

[Kompasianival 2022 Better Nation] Indonesia Jadi Tuan Rumah Ajang Olahraga, Siapkah?

Rilis
Dorong UMKM Naik Kelas, Erick Thohir Bagikan NIB di Lampung

Dorong UMKM Naik Kelas, Erick Thohir Bagikan NIB di Lampung

Whats New
KPPU Selesaikan 396 Perkara Praktik Monopoli Usaha Sepanjang 2000-2022

KPPU Selesaikan 396 Perkara Praktik Monopoli Usaha Sepanjang 2000-2022

Whats New
Stok Kedelai Langka, Harga Tahu Tempe Melejit

Stok Kedelai Langka, Harga Tahu Tempe Melejit

Whats New
Sisa Desember, Sri Mulyani Sebut Masih Ada Rp 537,2 Triliun Uang Negara yang Bakal Dibelanjakan

Sisa Desember, Sri Mulyani Sebut Masih Ada Rp 537,2 Triliun Uang Negara yang Bakal Dibelanjakan

Whats New
Cegah Praktik Monopoli, KPPU Bakal Awasi Pembangunan IKN

Cegah Praktik Monopoli, KPPU Bakal Awasi Pembangunan IKN

Whats New
KAI Bantah KA Argo Parahyangan Setop Operasi saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi

KAI Bantah KA Argo Parahyangan Setop Operasi saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi

Whats New
Luhut Sebut Motor Listrk Bakal Disubsidi Rp 6,5 Juta, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

Luhut Sebut Motor Listrk Bakal Disubsidi Rp 6,5 Juta, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

Whats New
Inovasi Preston Bikin Pembangunan Infrastruktur Jargas Lebih Efisien

Inovasi Preston Bikin Pembangunan Infrastruktur Jargas Lebih Efisien

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.