Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Proyeksi Defisit APBN 2021 Susut Rp 66,8 Triliun

Kompas.com - 12/07/2021, 13:33 WIB
Fika Nurul Ulya,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi defisit APBN akan lebih kecil hingga akhir tahun 2021, meski masih pada rentang 5,7 persen dari PDB.

Bendahara Negara ini mengungkapkan, defisit fiskal bisa ditekan menjadi Rp 939,6 triliun dari Rp 1.006,4 triliun, atau lebih kecil sekitar Rp 66,8 triliun.

"(Proyeksi defisit) APBN awal Rp 1.006,4 triliun. Kita perkirakan akhir tahun defisitnya di bawah itu, yaitu Rp 66,8 triliun lebih kecil, yaitu Rp 939,6 triliun. Ini adalah sesuatu yang bagus," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (12/7/2021).

Baca juga: BRI Sesuaikan Batas Maksimal Tarik Tunai di ATM Sampai Rp 20 Juta

Secara rinci Sri Mulyani menjelaskan, penerimaan negara sepanjang tahun 2021 akan lebih tinggi mencapai Rp 1.734 triliun, atau 101 persen dari target. Proyeksi penerimaan ini tumbuh 6,9 persen.

Komponen kepabeanan dan cukai diproyeksi mencapai 104,3 persen dari target atau lebih tinggi Rp 9,1 triliun, dari Rp 215 triliun menjadi Rp 224,1 triliun.

Begitu pula dengan PNBP yang diproyeksi tumbuh lebih tinggi Rp 59,5 triliun, dari Rp 298,2 triliun menjadi Rp 357,7 triliun.

Namun, penerimaan dari sisi pajak diproyeksi masih rendah. Penerimaan pajak diperkirakan 95,7 persen dari target atau lebih rendah sekitar Rp 53,3 triliun, dari Rp 1.229,6 triliun dalam APBN menjadi Rp 1.176,3 triliun dalam outlook 2021.

"Jadi penerimaan negara kita akan mencapai Rp 1.760,7 triliun, sedikit di atas target APBN. Tentu proyeksi ini sangat bergantung pada proyeksi ekonomi dan Covid-19, terutama nanti akan terlihat di perpajakan," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Viral Video Vaksinasi di Pantai Gunungkidul, Ini Kata Sandiaga Uno

Dari sisi belanja, akan terserap sekitar 98,2 persen dari pagu Rp 2.750 triliun. Belanja pemerintah pusat diproyeksi akan terealisasi sekitar 98,7 persen dari pagu atau Rp 1.929,6 triliun dari Rp 1.954,5 triliun.

Adapun transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) akan terserap 96,9 persen, atau Rp 770 triliun dari Rp 795,5 triliun.

"Artinya APBN tetap bisa responsif membantu rakyat dan menjaga defisitnya dalam tingkat yang makin hati-hati. Ini akan kita terus pelihara sehingga konsolidasi fiskal tetap bisa berjalan, namun tidak berarti kita tidak bisa membantu ekonomi masyarakat dan penanganan Covid-19 yang efektif," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Resmi Berlaku, Naik Ojol dan Taksi Online Wajib Pakai STRP

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com