Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Ada Vaksin Individu Berbayar, Menkes: Bisa untuk Perusahaan Kecil

Kompas.com - 12/07/2021, 15:59 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi penjelasan mengenai alasan pemerintah mengadakan program vaksinasi gotong royong individu atau pengadaan vaksin individu berbayar.

Budi mengungkapkan, alasan pengadaan program vaksinasi individu berbayar yakni untuk memberikan pilihan atau opsi yang lebih luas ke masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi.

"Tadi ditegaskan bahwa vaksin gotong royong ini merupakan opsi, jadi apakah masyarakat bisa ambil atau tidak. Prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong ini, baik melalui perusahaan maupun melalui individu," ujar Budi ketika melakukan konferensi pers secara daring usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Menkes Tetapkan Harga Ivermectin Rp 7.500

Selain itu, ia menjelaskan, vaksin individu berbayar juga bisa menjadi pilihan bagi perusahaan kecil yang masih harus beroperasi tetapi belum mendapatkan akses vaksin dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

"Ada misalnya perusahaan-perusahaan pribadi, perusahaan-perusahaan kecil, itu juga mereka mau mengakses vaksin gotong royong, tapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka," ujar Budi.

Selain itu, keberadaan vaksin Covid-19 berbayar juga bisa membuka opsi bagi para warga negara asing (WNA) yang tinggal dan berusaha serta beraktivitas di Indonesia.

Ia pun menegaskan, vaksinasi individu berbayar ini akan dimulai ketika program vaksinasi pemerintah telah direalisasi dalam jumlah yang masif.

"Akan dapat 30 juta, bulan depan 40 juta, dan seterusnya sampai 50 juta, sehingga benar-benar akses untuk masyarakat lain akan besar. Sedangkan untuk masyarakat yang ingin ambil opsi lain akan tersedia, sehingga semua opsi tersedia," ujar Budi.

Baca juga: Menkes: 11,7 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Gratis Masuk ke Indonesia hingga Mei 2021

Vaksin berbayar Kimia Farma

Untuk diketahui, PT Kimia Farma (Persero) rencananya membuka layanan vaksinasi individu berbayar di beberapa klinik pada hari ini. Namun, rencana tersebut kemudian ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan.

Sebelumnya, manajemen Kimia Farma menyatakan, penyediaan layanan vaksin berbayar di sejumlah kliniknya tidak untuk mengejar keuntungan alias tujuan komersial.

Layanan penyuntikan vaksin yang menyasar individu itu semata dilakukan untuk mendukung program percepatan vaksinasi nasional dari pemerintah.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Kimia Farma Diagnostik Agus Chandra mengatakan, harga vaksin per dosis dalam program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) individu sudah ditetapkan oleh pemerintah.

"Harga vaksin untuk VGR individu/perorangan sama dengan harga vaksin untuk VGR badan usaha/badan hukum, yaitu sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, termasuk tarif layanan penyuntikannya," ujar Agus.

Baca juga: Menkes Akui RI Kalah dari Negara Lain dalam Mendeteksi Varian Baru Covid-19

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhub Diminta Pidanakan Berat Perusahaan Pelanggar Aturan Truk ODOL

Kemenhub Diminta Pidanakan Berat Perusahaan Pelanggar Aturan Truk ODOL

Whats New
Kepala LKPP Soroti Banyak ASN Takut Terlibat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala LKPP Soroti Banyak ASN Takut Terlibat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Whats New
Terapkan GCG, Elnusa Petrofin Raih Excellence Good Corporate Governance Ethics 2023

Terapkan GCG, Elnusa Petrofin Raih Excellence Good Corporate Governance Ethics 2023

Rilis
Inflasi Januari 2023 Capai 5,82 Persen, Beras hingga Rokok Jadi Penyebabnya

Inflasi Januari 2023 Capai 5,82 Persen, Beras hingga Rokok Jadi Penyebabnya

Whats New
Menteri Teten Sebut UU P2SK Jadi Momentum Pengembalian Jati Diri Koperasi

Menteri Teten Sebut UU P2SK Jadi Momentum Pengembalian Jati Diri Koperasi

Whats New
Januari 2023, Nilai Tukar Petani Naik Jadi 109,84

Januari 2023, Nilai Tukar Petani Naik Jadi 109,84

Rilis
Laba Bank Tembus Puluhan Triliun, Jokowi: Jangan-jangan Bunganya Ketinggian..

Laba Bank Tembus Puluhan Triliun, Jokowi: Jangan-jangan Bunganya Ketinggian..

Whats New
Gaji UMR Purwokerto atau Banyumas 2023 Terbaru

Gaji UMR Purwokerto atau Banyumas 2023 Terbaru

Work Smart
Gaji UMR Cilacap 2023 dan 34 Daerah Se-Jateng

Gaji UMR Cilacap 2023 dan 34 Daerah Se-Jateng

Work Smart
UMKM Asal Gresik Binaan SIG Raih Omzet Rp150 Juta Saat Bazar BUMN

UMKM Asal Gresik Binaan SIG Raih Omzet Rp150 Juta Saat Bazar BUMN

Rilis
Jokowi: Tekanan Ekonomi Global terhadap Ekonomi Kita Sudah Agak Mereda

Jokowi: Tekanan Ekonomi Global terhadap Ekonomi Kita Sudah Agak Mereda

Whats New
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kementan Fokus Awasi Praktik Alih Fungsi Lahan

Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kementan Fokus Awasi Praktik Alih Fungsi Lahan

Rilis
Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi Perum Perhutani

Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi Perum Perhutani

Whats New
Masyarakat 'Mampu' Lebih Pilih Beli BBM Bersubsidi, YLKI: Harganya Lebih Murah

Masyarakat "Mampu" Lebih Pilih Beli BBM Bersubsidi, YLKI: Harganya Lebih Murah

Rilis
Nama 'Balon' Pengganti Perry Warjiyo Bermunculan, Ini Kriteria yang Harus Dimiliki Calon Gubernur BI

Nama "Balon" Pengganti Perry Warjiyo Bermunculan, Ini Kriteria yang Harus Dimiliki Calon Gubernur BI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+