Ekonom UGM Ini Sarankan NPWP Jadi Syarat Mahasiswa Ikut Ospek, Kenapa?

Kompas.com - 13/07/2021, 09:09 WIB
Ilustrasi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Gambar diambil pada 13 Mei 2020. SHUTTERSTOCK/SUKARMAN STIlustrasi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Gambar diambil pada 13 Mei 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Universitas Gadjah Mada, Eko Suwardi menyarankan pemerintah untuk memperluas jangkauan warga masuk dalam administrasi perpajakan.

Artinya, setiap warga negara harus masuk terlebih dahulu dalam sistem perpajakan, terlepas sudah memiliki penghasilan maupun tidak.

"Mungkin nanti di sana ada suara, belum punya penghasilan masa sudah kena pajak, atau orang kecil atau penghasilan kecil kok kena pajak. Ya optimis suatu saat punya penghasilan. Yang penting masuk dulu," kata Eko dikutip Kompas.com saat rapat bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Karyawan Baru Belum Punya NPWP Harus Bagaimana?

Eko menuturkan, cara ini telah digunakan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Australia. AS mewajibkan mahasiswanya terdaftar dalam sistem pajak dan memiliki Social Security Number (NPWP) sebagai salah satu syarat mengikuti masa orientasi (ospek).

Hal itu juga Eko rasakan saat melangsungkan sekolah master di negara tersebut.

"Punya penghasilan atau tidak, itu urusan mendatang. Kalau pada saatnya memenuhi persyaratan, saya akan kena pajak. Sebaliknya (kalau tidak memenuhi), akan diberi tax refund," beber Eko.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Eko, pada akhirnya dirinya tak memenuhi persyaratan wajib pajak hingga akhir masa kuliah, sehingga dia pun menerima dana pengembalian pajak (tax refund) atas apartemen yang ditempatinya selama belajar.

"Ini salah satu bentuk bagaimana negara memasukkan orang, bahkan bukan warga negara itu tapi dianggap residen, harus masuk sistem. Kalau tidak memenuhi, dia dapat tax refund," tutur Eko.

Baca juga: Mengenal NPWP: Definisi, Manfaat, dan Cara Buat

Cara ini kata dia, membantu pemerintah memperluas penerimaan negara dari basis pajak. Namun pemerintah perlu memastikan, mekanisme tax refund harus cair tanpa diminta yang bersangkutan, sama seperti mekanisme di AS maupun Australia.

"Itu harus ditujukan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar untuk kepentingan kita semua. Kalau seorang tadi di bawah PTKP, ya harus dikembalikan tanpa harus diminta," pungkas Eko.

Baca juga: 5 Sektor Ini Dapat Perpanjangan Insentif Pajak hingga Akhir Tahun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.