Ekonom UGM Ini Sarankan NPWP Jadi Syarat Mahasiswa Ikut Ospek, Kenapa?

Kompas.com - 13/07/2021, 09:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Universitas Gadjah Mada, Eko Suwardi menyarankan pemerintah untuk memperluas jangkauan warga masuk dalam administrasi perpajakan.

Artinya, setiap warga negara harus masuk terlebih dahulu dalam sistem perpajakan, terlepas sudah memiliki penghasilan maupun tidak.

"Mungkin nanti di sana ada suara, belum punya penghasilan masa sudah kena pajak, atau orang kecil atau penghasilan kecil kok kena pajak. Ya optimis suatu saat punya penghasilan. Yang penting masuk dulu," kata Eko dikutip Kompas.com saat rapat bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Karyawan Baru Belum Punya NPWP Harus Bagaimana?

Eko menuturkan, cara ini telah digunakan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Australia. AS mewajibkan mahasiswanya terdaftar dalam sistem pajak dan memiliki Social Security Number (NPWP) sebagai salah satu syarat mengikuti masa orientasi (ospek).

Hal itu juga Eko rasakan saat melangsungkan sekolah master di negara tersebut.

"Punya penghasilan atau tidak, itu urusan mendatang. Kalau pada saatnya memenuhi persyaratan, saya akan kena pajak. Sebaliknya (kalau tidak memenuhi), akan diberi tax refund," beber Eko.

Menurut Eko, pada akhirnya dirinya tak memenuhi persyaratan wajib pajak hingga akhir masa kuliah, sehingga dia pun menerima dana pengembalian pajak (tax refund) atas apartemen yang ditempatinya selama belajar.

"Ini salah satu bentuk bagaimana negara memasukkan orang, bahkan bukan warga negara itu tapi dianggap residen, harus masuk sistem. Kalau tidak memenuhi, dia dapat tax refund," tutur Eko.

Baca juga: Mengenal NPWP: Definisi, Manfaat, dan Cara Buat

Cara ini kata dia, membantu pemerintah memperluas penerimaan negara dari basis pajak. Namun pemerintah perlu memastikan, mekanisme tax refund harus cair tanpa diminta yang bersangkutan, sama seperti mekanisme di AS maupun Australia.

"Itu harus ditujukan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar untuk kepentingan kita semua. Kalau seorang tadi di bawah PTKP, ya harus dikembalikan tanpa harus diminta," pungkas Eko.

Baca juga: 5 Sektor Ini Dapat Perpanjangan Insentif Pajak hingga Akhir Tahun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi: Pak Menhub Saya Perintahkan untuk Segera Selesaikan

Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi: Pak Menhub Saya Perintahkan untuk Segera Selesaikan

Whats New
Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Whats New
KemenkopUKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

KemenkopUKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

Rilis
Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi mupun Online

Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi mupun Online

Work Smart
Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Whats New
Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Whats New
7 Uang Rupiah Baru Diluncurkan, Sri Mulyani: Di Setiap Lembarnya Terdapat Cerita dan Narasi Kebangsaan

7 Uang Rupiah Baru Diluncurkan, Sri Mulyani: Di Setiap Lembarnya Terdapat Cerita dan Narasi Kebangsaan

Whats New
Rupiah Masih Tertekan, Dollar AS Kembali Tembus Rp 14.800

Rupiah Masih Tertekan, Dollar AS Kembali Tembus Rp 14.800

Whats New
Simak Cara Cek Sertifikat Tanah Online, Tanpa ke Kantor BPN

Simak Cara Cek Sertifikat Tanah Online, Tanpa ke Kantor BPN

Whats New
APJII Dorong Program Pemerataan Layanan Telekomunikasi Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia

APJII Dorong Program Pemerataan Layanan Telekomunikasi Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia

Whats New
Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

Whats New
Ekonomi Global Melambat, Analis: Indonesia Minim Risiko Resesi

Ekonomi Global Melambat, Analis: Indonesia Minim Risiko Resesi

Whats New
Laba PLN Melonjak Jadi Rp 17,4 Triliun, Stafsus Erick Thohir: BUMN Berada di Jalur yang Benar

Laba PLN Melonjak Jadi Rp 17,4 Triliun, Stafsus Erick Thohir: BUMN Berada di Jalur yang Benar

Whats New
Penurunan Anggaran Subsidi Energi Jadi Rp 336,7 Triliun Dinilai Tidak Rugikan Pertamina

Penurunan Anggaran Subsidi Energi Jadi Rp 336,7 Triliun Dinilai Tidak Rugikan Pertamina

Whats New
IHSG Dibuka Menguat Hari Ini, Kembali Dekati 7.200

IHSG Dibuka Menguat Hari Ini, Kembali Dekati 7.200

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.