Ini Perbedaan Aturan Benih Lobster Era Susi Pudjiastuti hingga Wahyu Trenggono

Kompas.com - 13/07/2021, 13:16 WIB
Ilustrasi benih lobster. Dok. KKPIlustrasi benih lobster.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membeberkan perbedaan aturan mengenai benih lobster mulai dari era kepemimpinan Susi Pudjiastuti, Edhy Prabowo, dan kepemimpinan Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengakui aturan benih lobster berbeda-beda, bahkan mengalami tiga kali perubahan.

"Dari zaman bu Susi, lobster ini dilarang ditangkap untuk apapun. Pokoknya tidak boleh ditangkap sama sekali baik untuk budidaya ataupun penelitian, riset dan sebagainya, semua dilarang," ujar Zaini dalam acara sosialisasi Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Ekspor Dilarang, KKP Selamatkan Rp 138,4 Miliar dari Penyelundupan Benih Lobster

Ketika Edy Prabowo menjabat sebagai Menteri KP, lanjut Zaini, aturan tersebut diganti dengan adanya Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 12 Tahun 2020.

Dalam aturan tersebut, benih lobster bukan hanya boleh ditangkap, tetapi juga bisa diekspor.

Saat Wahyu Trenggono menggantikan Edy lantaran tersandung korupsi, peraturan tersebut diubah dengan menghadirkan Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 yang kembali melarang benih lobster untuk diekspor

Zaini mengakui ada perubahan yang signifikan yang terjadi pada saat itu.

"Kalau di Permen 17 benih lobster boleh ditangkap tapi hanya untuk kepentingan riset dan budidaya saja sementara untuk ekspor tetap dilarang, ada perubahan yang signifikan dari Permen 12 ke Permen 17," ucap Zaini.

Baca juga: Ekspor Benih Lobster Dilarang, Ini Prosedur Barunya

Zaini menjelaskan dalam aturan tersebut dijelaskan juga bahwa alat perangkap yang bisa digunakan adalah harus bersifat pasif, yang artinya tidak boleh menggunakan alat perangkap aktif.

"Jadi alat perangkap yang bisa digunakan itu yah yang harus ramah lingkungan," ujar dia.

Sementara dari sisi siapa yang boleh menangkap adalah para nelayan kecil yang menggunakan kapal berukuran kecil juga.

Tak hanya itu, persyaratan lainnya adalah nelayan yang menangkap lobster harus terdaftar di dinas Perikanan dan Kelautan dan mempunyai izin.

"Harus punya izin, izin sekarang juga sudah simpel tidak perlu berbagai macam persyaratan, cukup punya Nomor Induk Berusaha (NIB), kemudian harus setuju untuk menggunakan peralatan yang sudah ditetapkan," jelas Zaini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Whats New
Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Whats New
Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Whats New
Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Whats New
Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Whats New
Percepat Transformasi Digital Indonesia, Telkom Hadirkan 'Leap'

Percepat Transformasi Digital Indonesia, Telkom Hadirkan "Leap"

Whats New
Bakal Ada Perubahan Organisasi di PLN, Erick Thohir Pastikan Tak Ada Pengurangan Pegawai

Bakal Ada Perubahan Organisasi di PLN, Erick Thohir Pastikan Tak Ada Pengurangan Pegawai

Whats New
Sequoia Capital hingga Alphabet Suntik Startup Lummo Rp 1,14 Triliun

Sequoia Capital hingga Alphabet Suntik Startup Lummo Rp 1,14 Triliun

Smartpreneur
Luhut Cerita Yayasan Bill Gates dan Rockefeller Surati Jokowi, Ada Apa?

Luhut Cerita Yayasan Bill Gates dan Rockefeller Surati Jokowi, Ada Apa?

Whats New
Asosiasi Buka Suara soal Harga Minyak Goreng Rp 14.000: Tidak Untung, Selisih Rugi Dibayar BPDP KS

Asosiasi Buka Suara soal Harga Minyak Goreng Rp 14.000: Tidak Untung, Selisih Rugi Dibayar BPDP KS

Whats New
Penghapusan Premium, Pemerintah Beri Kompensasi ke Pertamina

Penghapusan Premium, Pemerintah Beri Kompensasi ke Pertamina

Whats New
Alfamart Imbau Konsumen Beli Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter Sesuai Keperluan

Alfamart Imbau Konsumen Beli Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter Sesuai Keperluan

Spend Smart
Putri Tanjung, Anak Pengusaha Chairul Tanjung, Jadi 'Trending Topic' di Twitter, Ada Apa?

Putri Tanjung, Anak Pengusaha Chairul Tanjung, Jadi "Trending Topic" di Twitter, Ada Apa?

Whats New
Rupiah dan IHSG Melemah, Saham-saham Bank Besar Ini Dilepas Asing

Rupiah dan IHSG Melemah, Saham-saham Bank Besar Ini Dilepas Asing

Whats New
Erick Thohir Bakal Bikin Subholding PLN, Apa Saja?

Erick Thohir Bakal Bikin Subholding PLN, Apa Saja?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.