Limit Tarik Tunai Naik, Bagaimana Nasib Transaksi Nontunai?

Kompas.com - 13/07/2021, 14:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan baru menaikkan limit tarik tunai melalui mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM berbasis cip dari semula Rp 15 juta menjadi Rp 20 juta. Penyesuaian ini berlaku mulai 12 Juli hingga 20 September 2021.

Kebijakan BI ini justru dikeluarkan di tengah giatnya perbankan mendorong nasabah melakukan transaksi nontunai. BI beralasan, kebijakan itu diambil untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Darurat agar menekan laju penularan Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, perbankan menyatakan siap mengikuti aturan tersebut meskipun mereka terus mendorong nasabah melakukan transaksi nontunai sebagai transaksi aman dan sehat di tengah pandemi.

Baca juga: Ini Perbedaan Aturan Benih Lobster Era Susi Pudjiastuti Hingga Wahyu Trenggono

Lani Darmawan, Direktur Konsumer CIMB Niaga, menilai kebijakan itu diambil karena kemungkinan pemerintah melihat adanya data kebutuhan akan uang tunai yang tinggi di tengah pandemi.

"Kami akan ikuti aturan baru. Kami dari bank juga akan terus memasyarakatkan nontunai untuk transaksi yg aman dan sehat," kata dia kepada Kontan.co.id, Senin (12/7).

Senada, BCA juga akan mendukung kebijakan peningkatan batas nominal tarik tunai di ATM di tengah kebijakan PPKM dalam rangka menanggulangi penyebaran Covid-19 tersebut.

Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F Haryn mengatakan, pihaknya telah melakukan penyesuaian sesuai dengan kebijakan tersebut berlaku efektif pada 12 Juli 2021.

Namun, nasabah BCA disebut masih perlu melakukan pengaturan limit tarik tunai dan transfer di BCA mobile. Caranya, dengan membuka mobile banking, pilih Akun Saya, selanjutnya pilih Atur Limit, dan kemudian pilih opsi Limit Tarik Tunai dengan menggeser ke kanan.

Lalu, per Juni 2021, BCA didukung oleh 17.721 ATM di seluruh Indonesia. Sementara transaksi mesin ATM mengalami penurunan sebesar 7,7 persen yoy menjadi Rp 507 triliun per Maret 2021.

Baca juga: Menkes Blak-blakan soal Alasan Buka Vaksinasi Berbayar

Halaman:
Sumber


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.