BI Perpanjang Batas Waktu Pengajuan Bebas Sanksi Penangguhan Ekspor

Kompas.com - 13/07/2021, 18:37 WIB
Logo Bank Indonesia (BI). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANLogo Bank Indonesia (BI).


JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memperpanjang batas waktu pengajuan pembebasan Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE).

Semula batas waktu yang berlaku maksimal satu tahun sejak terbitnya PBI No. 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (PBI DHE dan DPI) tanggal 29 November 2019, diperpanjang menjadi hingga akhir Desember 2022.

“Perpanjangan batas waktu dimaksud juga berlaku bagi eksportir yang telah dikenakan SPE setelah 29 November 2019,” ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Efek PPKM Darurat, BI Revisi ke Bawah Pertumbuhan Ekonomi Jadi 3,8 Persen

Erwin menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku mulai tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2022. Ia juga menyebut sejumlah alasan di balik keluarnya kebijakan tersebut.

“Perpanjangan batas waktu ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi Covid-19 yang sedang menuju pemulihan,” ucapnya.

“Serta untuk menangkap peluang ekspor sejalan dengan peningkatan harga berbagai komoditas ekspor dan kondisi ekonomi negara mitra dagang yang membaik,” sambung Erwin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perpanjangan batas waktu pengajuan pembebasan SPE ini melanjutkan berbagai kebijakan yang telah dilakukan BI sebelumnya untuk menciptakan situasi yang kondusif guna mendorong ekspor.

Baca juga: Ini Alasan BI Naikkan Batas Maksimal Tarik Tunai di ATM

Sebagaimana diketahui, BI juga telah mengeluarkan kebijakan antara lain tidak dikenakannya SPE sejak 31 Maret 2020 sampai dengan akhir Desember 2020.

Kebijakan perpanjangan tersebut diberlakukan untuk pertama, semua eksportir yang telah dikenakan SPE sebelum berlakunya PBI DHE dan DPI serta PP No. 1 Tahun 2019 tentang DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA).

Kedua, kebijakan ini juga berlaku untuk semua eksportir non-Sumber Daya Alam (non-SDA) yang dikenakan SPE oleh BI setelah berlakunya PBI DHE dan DPI.

Poin kedua berlaku sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban dan/atau menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban eksportir sebagaimana diatur dalam PBI DHE dan DPI.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.