Ramai soal Kabar Perpanjangan PPKM Darurat, Luhut Pantau Ketat Mobilitas Warga

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memantau ketat perkembangan mobilitas warga di tengah ramainya kabar mengenai perpanjangan PPKM darurat.

Luhut menegaskan, pemerintah akan terus melakukan upaya untuk mengatasi persoalan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun terkait aktivitas warga pada tanggal 11 dan 12 Juli 2021, di wilayah Jawa dan Bali terus mengalami penurunan mobilitas warga.

Baca juga: Ini Dampak Ekonomi jika PPKM Darurat Diperpanjang hingga 6 Minggu

Meski begitu, terdapat beberapa wilayah yang justru mengalami peningkatan, seperti di wilayah pantai utara (pantura) Provinsi Jawa Barat dan Jawa tengah.

“Saya berharap beberapa hari ke depan, banyak wilayah-wilayah yang kuningnya (penurunan mobilitas dari -20 hingga -30 persen) bertambah,” terang Luhut, dikutip dari keterangan resminya pada Rabu (14/7/2021).

Sementara itu, wilayah DKI Jakarta mengalami penurunan mobilitas secara keseluruhan sebesar -21,3 persen. Kemudian, di wilayah Jawa Barat mengalami penurunan mobilitas sebesar -9,0 persen, sedangkan di wilayah Banten sebesar -18,1 persen.

Untuk menurunkan lonjakan kasus harian, pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyekatan di beberapa titik di wilayah Jawa dan Bali.

Penurunan mobilitas ini dipantau melalui tiga indikator, yakni Facebook Mobility, Google Traffic, dan Night Light dari NASA. Berdasarkan analisis historis dibutuhkan penurunan mobilitas -30 hingga -50 persen.

Baca juga: Evaluasi PPKM Darurat, Luhut Minta Jam Kerja Buruh Diperketat

Oleh karena itu, Luhut berharap agar semua pihak dapat terus bekerja sama untuk menerapkan aturan PPKM darurat.

Kapasitas RS dan tenaga kesehatan diperbanyak

Tak hanya memantau ketat pergerakan masyarakat, Luhut juga terus mengevaluasi kapasitas rumah sakit (RS). Upaya peningkatan kapasitas RS akan dilakukan melalui dua hal.

Pertama, yakni konversi tempat tidur di seluruh Jawa-Bali menjadi 40–50 persen untuk perawatan intensif dan ICU dari keseluruhan total tempat tidur di RS, terkecuali untuk daerah DKI Jakarta karena kapasitasnya sudah tidak mencukupi.

Kedua, untuk penambahan RS lapangan atau RS darurat akan dibantu oleh TNI.

“Saya minta bantuan dari TNI, BNPB, dan Kemenkes untuk terus mencari tempat yang akan dijadikan rumah sakit lapangan dan darurat. Demi membantu pasien yang masih mengantre,” Menko Luhut.

Dalam menentukan rumah sakit lapangan atau darurat, pemerintah berupaya untuk mendapatkan tempat dengan kapasitas daya tampung yang besar. Hal ini dilakukan agar tenaga kesehatan tidak terserap banyak untuk pemecahan beberapa wilayah.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga berencana untuk menambah SDM tenaga kesehatan, baik untuk perawat maupun dokter untuk mempersiapkan skenario terburuk.