Ini Syarat Agar PPKM Darurat Tak Diperpanjang Hingga 6 Minggu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menyiapkan skenario perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga enam minggu ke depan.

Kebijakan itu disiapkan karena melihat risiko pandemi Covid-19 masih tinggi di Indonesia, khususnya karena merebaknya varian baru (Delta).

Namun, perpanjangan PPKM Darurat bisa saja tak dilakukan dengan syarat penyebaran Covid-19 bisa ditekan dalam waktu beberapa hari ini.

Baca juga: Ini Dampak Ekonomi jika PPKM Darurat Diperpanjang hingga 6 Minggu

"Pemerintah akan terus melihat efek implementasi di lapangan. Jika kondisi (Covid-19) belum cukup terkendali, maka perpanjangan (PPKM darurat) maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tak mungkin dilakukan," ujar Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual pada Selasa (13/7/2021).

Dia menegaskan, hal itu dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas.

Wiku melanjutkan, penambahan kasus Covid-19 selama PPKM darurat ini terus-menerus dievaluasi pemerintah.

"Pemerintah terus menerus melakukan evaluasi kebijakan berdasarkan perkembangan data epidemiologi yang ada. Termasuk memperluas cakupan penerapan PPKM darurat ke luar Jawa dan Bali sesuai Instruksi Mendagri Nomor 20 Tahun 2021," tuturnya.

"Diharapkan kebijakan ini dapat secara signifikan memperbaiki kasus Covid-19 nasional secara signifikan," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terus memantau ketat perkembangan mobilitas warga di tengah ramainya kabar mengenai perpanjangan PPKM Darurat.

Dia menegaskan, Pemerintah akan terus melakukan upaya untuk mengatasi persoalan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun terkait aktivitas warga pada tanggal 11 dan 12 Juli 2021, di wilayah Jawa dan Bali terus mengalami penurunan mobilitas warga.

Meski begitu, terdapat beberapa wilayah yang justru mengalami peningkatan, seperti di wilayah Pantai Utara (Pantura) Provinsi Jawa Barat dan Jawa tengah.

“Saya berharap beberapa hari ke depan, banyak wilayah-wilayah yang kuningnya (penurunan mobilitas dari -20 hingga -30 persen) bertambah,” terang Luhut, dikutip dari keterangan resminya pada Rabu (14/7/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Sudah Siapkan Skenario Perpanjangan PPKM Darurat Hingga 6 Minggu

Sementara itu, wilayah DKI Jakarta mengalami penurunan mobilitas secara keseluruhan sebesar -21,3 persen. Kemudian, pada wilayah Jawa Barat mengalami penurunan mobilitas sebesar -9,0 persen. Sedangkan, di wilayah Banten sebesar -18,1 persen.

Untuk menurunkan lonjakan kasus harian, pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyekatan di beberapa titik di wilayah Jawa dan Bali.