Isu Kelestarian dan Ekspor Andalan Indonesia

Karena itu, terhadap kritik Greenpeace yang didukung oleh data valid, Indonesia mau tidak mau harus melakukan berbagai perbaikan. Contohnya, dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan ataupun peningkatan transparansi.

Namun, jika ada tudingan yang lemah, tentu Indonesia berhak mempertanyakan. Misalnya, laporan Greenpeace menyebut adanya deforestasi di dalam hutan bersertifikat sebagai salah satu contoh kasus.

Sayangnya, artikel yang menjadi dasar tudingan ini tidak menyebut koordinat wilayah deforestasi agar areal dan luasnya bisa ditentukan secara akurat. Akibatnya, sumber dan pelaku deforestasinya tidak bisa diketahui dengan kredibel.

Itu sebabnya, komunikasi menjadi sama pentingnya dengan komitmen dan kinerja kelestarian Indonesia. Jika tidak, Indonesia bisa terus terkena persepsi negatif, yang terbukti pernah dan masih merugikan ekspor andalan seperti minyak sawit dan kertas/bubur kertas.

Insentif kelestarian

Dengan berbagai tantangan yang mendera sektor primer dan industri pengolahannya, diperlukan dukungan penuh dari pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan ekspor mereka.

Beberapa strategi yang saat ini tengah dioptimalkan pemerintah antara lain adalah pembangunan pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan, pengelolaan hutan produksi dengan pendekatan landscape, analisis spasial untuk mengidentifikasi area rawan karhutla, penyelesaian konflik tenurial, integrasi sektor hulu-hilir, dan pendalaman pasar ekspor.

Saat ini isu kelestarian telah menjadi prioritas global yang tidak terelakkan lagi. Banyak sekali korporasi besar dunia yang mewajibkan sertifikat kelestarian sebagai salah satu syarat dalam pengadaan barangnya.

Ke depan, diharapkan pemerintah—khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UMKM—dapat meningkatkan kinerja terkait kelestarian.

Terlebih lagi, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada 2022, yaitu 5.0-5,8 persen. Untuk bisa mencapainya jelas tidak mudah.

Karena itu, mengingat resiliensinya selama pandemi, sektor primer dan pengolahannya perlu lebih didukung oleh pemerintah agar menjadi salah satu motor pemulihan ekonomi. Bentuk dukungan tersebut bisa berupa insentif kelestarian, baik dalam hal dukungan kampanye global, maupun insentif perizinan, perpajakan, pertanahan, dan sosial.

Insentif di atas akan sangat membantu pelaku ekonomi karena mencapai kelestarian itu memerlukan dana investasi yang besar, transformasi budaya dan manajemen perusahaan yang signifikan, serta kerja keras dari banyak pihak.