Kemenkop UKM Akan Optimalkan Lembaga Bantuan Hukum untuk UMKM

Kompas.com - 15/07/2021, 09:30 WIB

JAKARTA,KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UMKM akan mengoptimalkan layanan bantuan hukum bagi UMKM atas banyaknya masalah yang sering dihadapi pelaku usaha tersebut.

Layanan tersebut saat ini telah diberikan melalui Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (LBPH-PUMK).

Deputi bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengungkapkan,  sejumlah masalah yang dimaksud meliputi penurunan volume dan laba, melemahnya kemampuan membayar pinjaman, hingga penutupan tempat usaha. Bahkan hal itu sudah terjadi sejak sebelum pandemi Covid-19.

Baca juga: Modalku Telah Salurkan Pembiayaan Rp 24,6 Triliun ke UMKM di Asia Tenggara

“Petunjuk pelaksanaan LBPH-PUMK ini menjadi krusial, karena permasalahan tersebut selain dapat mengakibatkan kegagalan usaha, juga dapat berujung pada permasalahan hukum baik pidana maupun perdata,” kata Eddy Satriya secara virtual, Rabu (14/7/2021).

Eddy mengungkapkan, pelaksanaan LBPH-PUMK harus disinergikan secara bersama-sama dengan Kementerian maupun Lembaga, mulai dari pusat hingga dinas terkait, maupun instansi-intansi lain yang memiliki keterkaitan dengan UMK.

Sementara itu, Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM, Eviyanti Nasution mengatakan, jenis layanan hukum yang dapat diberikan bagi PUMK di antaranya adalah konsultasi, mediasi, penyusunan dokumen hukum, pendampingan di pengadilan, hingga penyuluhan hukum.

Terkait dengan lingkup perkara, dijelaskan hal tersebut merupakan permasalahan hukum yang berkaitan dengan usaha.

Baca juga: Kuota Penerima Ditambah, Begini Cara Pengajuan BLT UMKM Rp 1,2 Juta

 

Untuk memanfaatkan layanan ini, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara.

“Program layanan bantuan dan pendampingan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum sekaligus membantu penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan UMK. Di samping itu, UMK diharapkan memahami ketentuan hukum, hak, dan kewajiban sesuai dengan bidang usahanya," ujar Eviyanti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Natal dan Tahun Baru 2023, Mendag Zulhas Pastikan Stok Cabai Aman, walau Harga Naik Sedikit

Jelang Natal dan Tahun Baru 2023, Mendag Zulhas Pastikan Stok Cabai Aman, walau Harga Naik Sedikit

Whats New
Cara Mengidentifikasi Saham dalam Papan Ekonomi Baru yang Bakal Segara Meluncur

Cara Mengidentifikasi Saham dalam Papan Ekonomi Baru yang Bakal Segara Meluncur

Whats New
Jokowi Jengkel Dana Pemda Mengendap di Perbankan Capai Rp 278 Triliun

Jokowi Jengkel Dana Pemda Mengendap di Perbankan Capai Rp 278 Triliun

Whats New
BPS Pastikan Stok Beras Surplus, Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Nasional

BPS Pastikan Stok Beras Surplus, Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Nasional

Whats New
IHSG Sesi I Ditutup Menguat, Saham Sektor Teknologi Masih Tertekan

IHSG Sesi I Ditutup Menguat, Saham Sektor Teknologi Masih Tertekan

Whats New
Jokowi: Jangan Sampai Target Investasi Tidak Tercapai, Langsung Mohon Maaf

Jokowi: Jangan Sampai Target Investasi Tidak Tercapai, Langsung Mohon Maaf

Whats New
RI Kalah Gugatan Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

RI Kalah Gugatan Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

Whats New
Apa Nama Mata Uang Negara Uni Emirat Arab?

Apa Nama Mata Uang Negara Uni Emirat Arab?

Earn Smart
Efisiensi Energi, Cara Ampuh Pangkas Biaya dan Kurangi Emisi Karbon bagi Industri

Efisiensi Energi, Cara Ampuh Pangkas Biaya dan Kurangi Emisi Karbon bagi Industri

Whats New
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cari Utang Tambahan Rp 16 Triliun ke China

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cari Utang Tambahan Rp 16 Triliun ke China

Whats New
Pemerintah Putuskan Buka Keran Impor Beras

Pemerintah Putuskan Buka Keran Impor Beras

Whats New
Gandeng eFishery, Amartha Bakal Salurkan Modal Rp 100 Miliar untuk Pembudidaya Ikan

Gandeng eFishery, Amartha Bakal Salurkan Modal Rp 100 Miliar untuk Pembudidaya Ikan

Whats New
5 Jurus BRI Finance Jaga Tingkat Kredit Macet Tahun Depan

5 Jurus BRI Finance Jaga Tingkat Kredit Macet Tahun Depan

Whats New
Menteri Teten Sebut 40.473 UMKM dengan 763.385 Produk Telah Masuk e-Katalog LKPP

Menteri Teten Sebut 40.473 UMKM dengan 763.385 Produk Telah Masuk e-Katalog LKPP

Whats New
Efek China Mereda, Nilai Tukar Rupiah Bergerak Mendatar

Efek China Mereda, Nilai Tukar Rupiah Bergerak Mendatar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.