Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSPI Nilai PPKM Darurat Tidak Efektif

Kompas.com - 15/07/2021, 14:16 WIB
Elsa Catriana,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai, kebijakan pemerintah untuk memberlakukan PPKM darurat tidak efektif meski dilakukan penyekatan untuk mengurangi dampak penyebaran Covid-19.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, berdasarkan fakta di lapangan, banyak perusahaan pengolahan atau manufaktur pabrikasi masih bekerja 100 persen yang bisa menyebabkan kemungkinan terjadinya penyebaran.

"KSPI berpendapat, PPKM darurat yang salah satu metodenya penyekatan itu tidak efektif. Karena faktanya perusahaan pengolahan atau manufaktur pabrikasi itu masih bekerja 100 persen. Tidak mungkin juga diberlakukan WFH 50 persen karena bagian produksi merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dilakukan sebagian, kecuali pekerja yang bekerja di bagian office," ujar Said Iqbal saat jumpa pers virtual, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: KSPI Minta Pemerintah Lindungi Kesehatan Buruh yang Tetap Bekerja Saat PPKM Darurat

Sementara berdasarkan data dan informasi yang dia terima di lapangan, di beberapa perusahaan baik labour intensif padat karya atau pun padat modal, tercatat, selama dimulainya PPKM darurat hingga hari ini, lebih dari 10 persen buruh positif Covid-19.

Ia menilai, angka ini sangat mengkhawatirkan.

Tak hanya itu, Said juga mengatakan, salah satu perusahaan di kawasan Purwakarta, dari 1.700 buruh yang ikut tes antigen, ditemukan 400-an buruh yang reaktif.

Kemudian dilanjutkan dengan tes PCR dan didapat ada 200 buruh yang bekerja di perusahaan tersebut terpapar Covid-19.

Hal serupa juga terjadi di salah satu perusahaan otomotif di Bekasi yang dimana terkonfirmasi ada 15 orang yang meninggal karena Covid-19.

Baca juga: Wacana Perpanjangan PPKM Darurat Bikin Pengusaha Pusing Tujuh Keliling

"Di Purwakarta tadi sudah lebih dari 20 orang yang meninggal dunia terpapar Covid-19 setelah dilakukan tes PCR oleh perusahaan masing-masing. Jadi kami menilai PPKM darurat tidak efektif walaupun diberlakukan penyekatan," ungkap Said Iqbal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com