Ketimpangan Ekonomi Nasional pada Maret 2021 Turun, Jawa Barat Naik Paling Tinggi

Kompas.com - 15/07/2021, 15:20 WIB
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono saat melaporkan kinerja ekspor-impor bulan Juni tahun 2021 di Gedung BPS Jakarta, Kamis (15/7/2021). Dok. Badan Pusat StatistikKepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono saat melaporkan kinerja ekspor-impor bulan Juni tahun 2021 di Gedung BPS Jakarta, Kamis (15/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, ketimpangan antarkelompok penduduk pada bulan Maret 2021 menurun.

Ketimpangan yang ditunjukkan oleh gini ratio ini menyusut dari 0,385 menjadi 0,384.

Sebagai informasi, gini ratio menunjukkan tingkat pengeluaran ketimpangan, nilainya antara 0 dan 1.

Baca juga: Menkeu Ajukan RUU HKPD untuk Minimalkan Ketimpangan Daerah

Semakin mendekati angka 1, pengeluaran antarkelompok penduduk semakin timpang.

"Pada Maret 2021 ini gini ratio turun dari bulan September 2020 sebesar 0,385 menjadi 0,384 pada bulan Maret 2021," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi video, Kamis (15/7/2021).

Jika dilihat lebih rinci, ketimpangan di kota justru mengalami peningkatan. Di kota, gini ratio melonjak dari 0,399 pada September tahun lalu menjadi 0,401 pada Maret 2021.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Angka ini berbanding terbalik dengan gini ratio di daerah pedesaan yang menunjukkan perbaikan.

"Kalau di pedesaan membaik jadi 0,315 (si bulan Maret 2021), lebih rendah dari 0,319 (di bulan September 2020)," beber dia.

Baca juga: Pemerintah Bakal Naikkan Pajak Orang Kaya, Ketimpangan Diperkirakan Menurun

Ketimpangan di Jawa Barat naik paling tinggi

Dilihat dari sebarannya, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kenaikan ketimpangan yang paling tinggi. Di provinsi ini, gini ratio naik sebesar 0,014 poin.

Adapun Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan penurunan gini ratio paling tinggi, yakni 0,021 poin.

Secara rinci, daerah yang mengalami kenaikan gini ratio, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Kemudian Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Baca juga: Tax Amnesty Jilid II, Ekonom Indef: Kontraproduktif, Ciptakan Ketimpangan Sosial

Sedangkan provinsi dengan penurunan gini ratio adalah Maluku, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.