Kritik Indonesia soal Vaksin Berbayar, WHO: Timbulkan Masalah Akses dan Etika

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mengkritik keras kebijakan Indonesia yang berencana memberikan opsi vaksin covid-19 berbayar kepada individu.

Vaksin berbayar itu akan tersedia di beberapa klinik Kimia Farma.

Namun, pada Senin (12/7/2021) lalu, manajemen menunda pelaksanaannya karena perlu menyosialisasikan lebih lanjut.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Berbayar Dimulai Hari Ini, Kimia Farma Isyaratkan Gandeng Bukalapak dan Halodoc

Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Dr Ann Lindstrand mengatakan, setiap warga negara harus memiliki akses yang setara untuk vaksin Covid-19.

Apalagi, varian delta yang tengah membludak di Indonesia membutuhkan cakupan vaksin yang perlu menjangkau semua warga yang paling rentan.

Hal ini membuat kebijakan memberikan vaksin berbayar dinilai tidak tepat.

"Penting bahwa setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses, dan pembayaran apapun dapat menimbulkan masalah etika dan akses (vaksin tersebut)," kata Ann dalam konferensi pers WHO dikutip Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Ann menuturkan, Indonesia bisa mengakses lebih banyak vaksin gratis dari kerja sama internasional seperti Covax Facility alih-alih memungut pembayaran dari vaksin Covid-19.

Baca juga: Kimia Farma Tunda Vaksinasi Berbayar

Adapun Covax Facility merupakan kerja sama di bawah WHO, yang bakal memberikan jatah vaksin secara cuma-cuma kepada negara yang membutuhkan.

Jika masalah anggaran jadi pemicu adanya vaksin gotong royong individu, Indonesia bisa mengakses fasilitas ini.

"Mereka memiliki vaksin yang gratis, hingga 20 persen dari populasi yang didanai oleh para penyandang dana kerjasama COVAX, yang membuatnya sama sekali tidak mungkin untuk mengambil pembayaran dalam perjalanannya," beber Ann.

Terkait biaya pengiriman dan biaya lain-lain yang membebani, seperti biaya transportasi, logistik, hingga tempat penyimpanan vaksin, Indonesia bisa mengakses pendanaan dari berbagai lembaga internasional.

"Jadi dananya jangan terlalu banyak. Yang penting di sini adalah bahwa setiap orang memiliki hak dan harus memiliki hak akses ke vaksin ini terlepas dari masalah keuangan," tandas Ann.

Baca juga: Mengenal Sinopharm, Vaksin Gotong Royong Berbayar di Kimia Farma

Direktur Eksekutif Program Darurat WHO Mike Ryan menambahkan, Indonesia tengah dilanda peningkatan penularan varian Delta yang sangat intens selama beberapa minggu terakhir

Faktanya, tingkat kematian dan kasus positif melebihi tingkat kasus di India.

Kematian ini banyak dihadapi oleh masyarakat dengan kondisi rentan sehingga vaksin menjadi satu-satunya yang perlu diberikan.

"Jadi tidak diragukan lagi bahwa Indonesia menghadapi situasi yang sangat sulit. Sekali lagi jelas peningkatan kasus yang didorong oleh varian (Delta) sekarang mengakibatkan sejumlah besar kematian setiap hari," pungkas dia.

Sebelumnya, manajemen Kimia Farma memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan vaksinasi berbayar, yang semula akan mulai dilaksanakan pada Senin, (12/7/2021).

Baca juga: Vaksinasi Berbayar Dinilai Tak Pengaruhi Harga Saham Kimia Farma

Keputusan tersebut diambil karena perseroan melihat tingginya respons dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi individu.

Begitupun karena banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu maupun pengaturan pendaftaran calon peserta.

Intinya, manajemen Kimia Farma menyatakan, penyediaan layanan vaksin berbayar di sejumlah kliniknya tidak untuk mengejar keuntungan alias tujuan komersial.