Kompas.com - 16/07/2021, 12:01 WIB
Kantor Pertamina Foundation. KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOKantor Pertamina Foundation.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertamina Foundation lolos dari gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh Moh. Adang Zakaria, Cs.

Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan Majelis Hakim Selasa (13/7/2021) itu,  disebutkan bahwa utang yang didalilkan para pemohon tidak dapat dibuktikan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Aldres J. Napitupulu, SH. dari NKHP Law Firm selaku Kuasa Hukum Pertamina Foundation
menjelaskan, perkara tersebut berawal dari adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai relawan yang memiliki tagihan kepada Pertamina Foundation sehubungan dengan program Gerakan Menanam Pohon (GMP).

Baca juga: Gugatan PKPU Dikabulkan, Ini yang Dilakukan Sritex

"Padahal telah ada Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan seluruh pembayaran yang dilakukan terkait GMP merupakan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Di samping itu, uang sisa anggarannya merupakan bagian dari barang bukti
yang telah dirampas untuk negara sesuai perintah dalam Putusan Mahkamah Agung,"sebut dia dalam siaran pers yang dikutip Jumat (16/7/2021).

Menurut dia, ketika proses pembuktian, Pertamina Foundation telah mengajukan 16 (enam belas) bukti berupa dokumen otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan membuktikan tidak adanya uutang kepada Para Pemohon PKPU.

Di antara bukti-bukti tersebut terdapat pula Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang menyatakan Pertamina Foundation tidak memiliki kewajiban pembayaran ke pihak manapun terkait program GMP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bahkan sebaliknya Pertamina Foundation yang berhak mengajukan tuntutan baik secara pidana maupun perdata terhadap para pihak yang telah menerima uang program GMP," tambahnya.

Aldres menyebutkan, bukti-bukti Para Pemohon PKPU berupa data dari aplikasi twitgreen, sebelumnya telah dinyatakan tidak akurat oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. No. 1132 K/Pid.Sus/2018 sehingga tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya dalam perkara PKPU ini.

Baca juga: Status PKPU Telah Dicabut, Dirut BATA: Sifatnya Utang Bisnis, Itu Normal



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.