Denon Prawiraatmadja
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan

Menguatkan Jembatan Udara yang Mulai Rapuh

Kompas.com - 16/07/2021, 14:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Undang-Undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah no 32 tahun 2021 memberi angin segar pada dunia penerbangan nasional. Terutama dari sisi investasi pendirian suatu badan usaha atau maskapai penerbangan.

Pada aturan tersebut, administrasi pendirian maskapai diperpendek dan dipermudah, di antaranya dengan mengurangi jumlah pesawat yang harus dimiliki dan dikuasai.

Di aturan yang lama, yaitu UU no. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, untuk mendirikan sebuah maskapai penerbangan berjadwal, diperlukan 5 pesawat milik dan 5 pesawat yang dikuasai, bisa melalui sewa atau yang lainnya.

Baca juga: Riset Moody's: Industri Penerbangan akan Membaik Seiring Vaksinasi

 

Di aturan yang baru, untuk mendirikan maskapai berjadwal hanya perlu 1 pesawat milik dan 2 pesawat dikuasai.

Jenis pesawatnya tentu saja sesuai dengan air operator certificate (AOC) yang dimiliki maskapai tersebut. Yaitu pesawat dengan kapasitas di bawah 30 jumlah kursi untuk AOC 135 dan kapasitas di atas 30 kursi untuk AOC 121.

Momok pengusaha

Pengadaan pesawat memang menjadi momok tersendiri bagi pengusaha yang mau mendirikan maskapai. Harga satu pesawat baru bisa mencapai Rp 1 triliun, tergantung jenis pesawatnya. Untuk pesawat yang second hand, harganya bisa lebih murah, tapi biasanya biaya perawatannya juga lebih besar.

Jadi bisa dibayangkan berapa modal awal yang bisa dipangkas saat syarat kepemilikan pesawat tersebut dikurangi. Dengan demikian diharapkan industri penerbangan menjadi kompetitif dan menarik investor dibanding masuk ke industri lain.

Memang syarat kepemilikan pesawat yang bisa dikatakan sebagai modal awal utama sebuah maskapai ini juga dibuat berdasarkan berbagai perhitungan.

Perhitungan yang utama yaitu untuk memastikan sebuah maskapai tersebut kuat secara modal dan memastikan pemilik dan pengelola maskapai tidak main-main dengan pengelolaan maskapainya. Karena operasional penerbangan ini taruhannya nyawa. Keselamatan penerbangan termasuk keselamatan penumpang adalah hal yang utama dan harus dilindungi.

Jika pesawat tidak laik terbang entah karena kurang dirawat, ada sparepart yang rusak atau sumber daya manusia terutama pilot-nya tidak siap, maka pesawat tidak boleh terbang.

Baca juga: INACA Prediksi Industri Penerbangan Mulai Pulih pada 2022

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Whats New
Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Whats New
Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.